SURABAYA (Lenteratoday) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Namun, di tengah pandemi Covid-19 ini malah posisi kepala Dinas Kesehatan masih kosong alias belum definitif.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah kesehatan, Deni Wicaksono, menyayangkan hal itu. Bahkan dia menyebutkan bahwa Gubernur Khofifah tidak punya skala prioritas yang jelas dalam penanganan Covid-19.
”Sangat disesalkan, bagaimana mungkin di tengah pandemi Covid-19 yang mengganas, dengan second wave yang bahkan kini menempatkan Jawa Timur sebagai penyumbang kasus kematian terbesar di Tanah Air, ternyata Dinas Kesehatan tidak memiliki pejabat definitif,” ujar Deni kepada media, Rabu (28/7/2021).
”Ini menunjukkan Gubernur Jawa Timur tidak memiliki skala prioritas yang jelas. Atau jangan-jangan, penanganan pandemi bukan prioritas bagi Gubernur? Kalau tidak jadi prioritas, maka wajar sampai muncul dugaan bahkan data-data kasus pun diduga diolah sedemikian rupa sebagaimana kini ramai dibicarakan publik,” imbuh politisi muda alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa jabatan Plt kepala dinas tentu tidak bisa disamakan dengan pejabat definitif. Hal ini dikarenakan perencanaan, penganggaran, hingga realisasi target pasti sulit mencapai kinerja optimal. Sebab Plt juga merangkap jabatan di OPD lain, sehingga konsentrasi dan fokus kerjanya terpecah.
”Padahal saat ini pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan, bagaimana mungkin konsentrasi pejabat puncak di Dinkes harus dibagi? Ini bukan salah Dinkes-nya, tapi kebijakan Gubernur yang tidak paham situasi, tidak punya prioritas, dan patut diduga lebih mementingkan faktor politik dalam memilih pejabat definitif ketimbang urgensi penanganan pandemi,” jelas Deni.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, fungsi pemimpin dalam pengelolaan kebijakan publik sangat jelas, yaitu sebagai koordinator, pengendali, perumus kebijakan, dan pengayom bagi bawahannya. Ketika pemimpin yang ada tidak definitif dan masih rangkap jabatan, tentu hal tersebut kurang efektif dalam penanganan pandemi yang membutuhkan keputusan-keputusan taktis dan strategis.
”Dalam situasi pandemi, kita bisa melihat bagaimana kualitas kepemimpinan. Tentu saja ketika tugas maha penting di Dinas Kesehatan dirangkap jabatan oleh Plt, publik berhak menyangsikan kualitas manajemen kepemimpinan Gubernur, juga berhak meragukan apakah Gubernur memang menempatkan penanganan pandemi sebagai prioritas kerja,” ujarnya.
Menurut Deni, hal tersebut urgen karena keberhasilan penanganan pandemi tidak hanya berkaitan dengan menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, tetapi juga menjadi pintu bagi pulihnya ekonomi rakyat kecil.
”Ketika leading sector penanganan pandemi dipimpin seseorang yang harus rangkap jabatan, seorang Plt, maka pasti tidak optimal. Kalau tidak optimal, nyawa rakyat dipertaruhkan, dan pemulihan ekonomi bisa semakin lama dicapai. Gubernur harus berpikir strategis seperti itu. Kita doakan Ibu Gubernur dianugerahi kearifan dalam kepemimpinannya, tidak anti kritik, dan punya prioritas yang jelas,” pungkasnya. (ufi/ist)
.jpg)
.jpg)
