SURABAYA (Lenteratoday) – Belakangan ini, jumlah anak yang terpapar Covid-19 cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan langkah strategis untuk melindung generasi bangsa dari paparan Covid-19. Hal ini juga menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan laporan Komite Penanganan Covid-19 Nasional di laman covid19.go.id, per tanggal 21 Juli 2021, tercatat jumlah kasus tekonfirmasi positif di Jawa Timur mencapai 249.242 kasus. Dengan 22.107 kasus diantaranya adalah pada anak-anak dengan usia di bawah usia 18 tahun.
Dari 249.242 kasus positif covid-19 di Jawa Timur tersebut, terdapat 16.495 jiwa yang meninggal dunia. Dan dari 16.495 jiwa yang meninggal tersebut, sebanyak 93 jiwa anak-anak yaitu 46 anak usia O-5 tahun dan 47 anak usia 6-18 tahun.
Dari data tersebut diketahui bahwa kasus Covid pada anak lebih banyak disebabkan karena klaster keluarga. Biasanya, penyebaran berawal dari seseorang yang telah lebih dulu terpapar, lalu menularkan pada anggota keluarga lain.
Salah satu cara untuk memberikan perlindungan pada anak-anak ini adalah pemberian vaksin. Untuk itu, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, mendesak pada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi pada anak. Dia juga mengusulkan supaya vaksinasi tidak lagi berbasis personal atau perorangan, namun berbasis keluarga.
Pendapat Kusnadi ini juga berdasarkan data yang menyebutkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di Jatim itu terbanyak berasal dari kluster keluarga. “Sehingga kasus pada anak-anak juga meningkat. Makanya kami minta vaksinasi Covid-19 juga diubah berbasis keluarga bukan lagi personal agar bisa menyelamatkan generasi bangsa,” tandas Kusnadi.
Dia menjelaskan, penularan Covid-19 pada anak ini bisa saja terjadi dari anggota keluarga yang sedang isolasi mandiri (isoman) atau keluarga yang OTG dan tak menyadari sehingga menular ke seluruh anggota keluarga. Kusnadi juga mengaku sedih dengan semakin banyaknya anak yang terpapar Covid-19. “Makanya vaksinasi perlu dilakukan berbasis keluarga supaya anak-anak terlindungi,” lanjut ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Kusnadi menggingatkan, jika nanti dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM) pada anak anak sekolah, maka akan membuka peluang semakin besar pada penularan Covid-19 di kalangan anak. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu sesegera mungking melakukan vaksinasi berbasis keluarga supaya terjadi kekebalan tubuh pada anak anak, terutama saat PTM nanti.
Sementara itu, Anggota DPRD Jatim, Agatha Retnosari, juga menekankan pentingnya dukasi terhadap anak-anak dan generasi muda dalam melakukan mitigasi dan hidup sehat di tengah pendemi Covid-19. Mitigasi ini dilakukan oleh berbagai organisasi dokter, seperti Persatuan Dokter Anak Indonesia, Persatuan Dokter Paru Indonesia, Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia.
Tak ketinggalan, Kemendikbudristek-Dikti, Komnas anak, para guru pendidik, dan orang tua juga harus terlibat. Bahkan bila perlu, edukasi mitigasi ini juga dilakukan antar antar anak anak. Sehingga, mereka juga semakin mengerti apa yang harus dilakukan dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
Edukasi tersebut, lanjut Agatha, diantaranya dengan memberikan pemahaman bagaimana etika batuk dan bersin, tata cara cuci tangan, dan jaga jarak di kalangan anak. Sehingga hal itu menjadi kebiasaan wajib bagi mereka. Agatha juga mengharapkan supaya anak anak mengenakan kacamata safety jika terpaksa keluar rumah.
Menurut Agatha, berdasarkan pantauan di lapangan bahwa banyak anak anak yang keluar atau bermain di luar rumah tidak menggunakan masker. Kondisi ini yang mengakibatkan anak anak menjadi rentan tertular Covid-19.
“Dengan sekolah daring saat ini belum ada sekolah-sekolah yang menerapkan latihan mitigasi bencana Covid-19, termasuk latihan proning ataupun latihan pernapasan, serta olahraga yang dilatihkan untuk memperkuat kesehatan paru-paru, fisik, serta mental anak,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini sangat penting. Dengan melatih anak anak diharapkan mindset dan mental mereka lebih kuat dalam menghadapi pendemi Covid-19 karena sudah memiliki kebiasaan baru yang adaptif di masa post Covid. Edukasi pada anak juga dinilai lebih mudah dibandingan pada orang tua. Dia mencontohkan sulitnya edukasi pada orang tua adalah masih adanya kasus merebut jenazah konfirmasi Covid-19, menolak divaksin, demo di masa pendemi dan sebagainya.
“Karenanya, menjadi penting untuk mengedukasi anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat tidak hanya jasmani tapi juga mental dan jiwa,” ungkap alumnus ITS ini.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak semua stake holder terkait terutama menteri pendidikan untuk segera melakukan edukasi terkait preventif Covid-19 pada anak-anak. Dan menanamkannya sebagai kebiasaan baru agar di masa yang akan datang sungguh tercipta new normal sebagai bagian upaya beradaptasi terhadap kondisi yang ada.
Sebab, tanpa ada kebijakan yang koheren dan terintegrasi dengan baik mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan pelosok negeri maka tindakan mendapatkan hasil maksimal. Bahkan selamanya akan terjebak pada usaha-usaha kuratif yang banyak menghabiskan biaya juga korban jiwa.
“Mari bersama kita potong rantai penularan Covid dengan edukasi dan latihan bagi anak-anak agar tumbuh sehat jasmani, mental, dan jiwanya,” pungkas politikus PDI Perjuangan ini.
Terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga mengajak seluruh elemen masyarakat melindungi anak-anak dengan cara lebih memasifkan Vaksinasi Covid-19 pada generasi muda. “Implikasi pandemi ini bagi anak- anak begitu besar. Banyak anak mengalami berbagai persoalan, seperti masalah pengasuhan karena orang tuanya positif covid-19, kurangnya kesempatan bermain dan belajar, serta meningkatnya kasus kekerasan selama pandemi akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dan bekerja di rumah,” kata Khofifah.
Di Jatim, jumlah anak usia di bawah 18 tahun ada sebanyak 3.093.465 jiwa. Untuk itu, Khofifah mendorong elemen orang tua, guru, dan juga tokoh masyarakat agar turut menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk anak.
“Pemberian vaksin anak-anak tidak hanya melindungi anak dari infeksi virus corona, melainkan juga penting untuk mencegah anak-anak menularkannya kepada orang dewasa yang rentan. Selain itu, perlindungan anak merupakan bagian dari investasi pembangunan SDM,” jelas mantan Mensos ini.
Pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal akan menghasilkan individu berkualitas yang membawa kebangkitan dan kemajuan Jatim di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika permasalahan anak tidak tertangani dengan baik maka generasi selanjutnya akan menjadi beban bagi Pemerintah.
“Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terutama pada masa pandemi ini. Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi, Indonesia Maju,” pungkas Khofifah. (ufi)
.jpg)
.jpg)
