BLITAR (Lenteratoday) - Dalam proses seleksi calon Sekretaris Daerah (Sekda), Wali Kota Blitar, Santoso berjanji akan obyektif sesuai hasil penilaian Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekda Kota Blitar dan tidak menerima titipan dari pihak manapun.
Walikota Blitar, Santoso mengatakan pihaknya mengikuti dan menghormati semua tahapan seleksi yang dilakukan Pansel calon Sekda Kota Blitar sesuai dengan aturan yang ada. “Saya tidak mengenal istilah 'titipan' dalam proses seleksi calon Sekda Kota Blitar, semua dijalankan berdasarkan prosedur serta obyektif sesuai penilaian pansel,” ujar Santoso pada wartawan.
Lebih lanjut Santoso juga berharap calon Sekda harus memiliki kompetensi serta kemampuan yang memadai, karena tugas Sekda tidak mudah dan sangat penting dalam membantu tugasnya sebagai Wali Kota Blitar dalam menjalankan administrasi pemerintahan. “Semua calon Sekda harus melalui seleksi ketat sesuai aturan, karena kami menginginkan Sekda yang benar-benar kompetan dan profesional,” jelasnya.
Oleh karena itu Santoso minta Pansel seleksi calon Sekda Kota Blitar bisa bekerja transparan, profesional dan independen. “Sehingga menghasilkan calon Sekda Kota Blitar yang terbaik, sesuai kualitas dan standar agar diajukan ke Kemendagri melalui Gubernur tidak ada persoalan lagi,” tandasnya.
Saat ditanya apakah ada pihak-pihak yang berusaha 'titip' untuk diloloskan sebagai calon Sekda, Santoso tidak menjawab secara jelas. Hanya menegaskan tidak ada titipan dalam proses seleksi Sekda ini, semuanya obyektif sesuai aturan yang ada pungkasnya.
Namun jika melihat dari 7 orang pejabat Pemkot Blitar yang daftar calon Sekda Kota Blitar, serta lolos seleksi administrasi dan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi (assesment) dan rekam jejak. Ada 3 orang yang lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dulu Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) yaitu Hakim Sisworo (Kepala Bakesbangpol BPD), Eka Atikah (Sekwan DPRD Kota Blitar) dan Arianto (Kepala Disdagin).
Santer beredar kabar, jika ada yang menginginkan calon Sekda Kota Blitar dari STPDN. Karena beranggapan lulusan STPDN lebih layak dan memenuhi syarat, menjadi calon Sekda Kota Blitar.
Menanggapi ini penggiat anti korupsi Kota Blitar, M Triyanto menegaskan kalau sampai proses seleksi Sekda dikotori oleh adanya kolusi dan nepotisme, tentu bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi di Pemkot Blitar. "Apalagi sampai ada titipan klustet STPDN atau titipan dari kelompok manapun," tegas Ketua Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) yang juga jaringan ICW ini.
Triyanto menambahkan Walikota Blitar yang mempunyai hak prerogatif memilih salah satu, dari 3 orang terbaik hasil seleksi pansel. "Harus berani menolak dan tidak mendengar titipan dari siapa pun atau mana pun, yang dipilih harus memiliki kemampuan membantu kerja walikota dan wakil walikota mewujudkan visi misi untuk 5 tahun kedepan," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya pada proses seleksi calon Sekda Kota Blitar yang dimulai pendaftaran 17-21 Mei 2021, seleksi administrasi 22-24 Mei 2021. Ada 7 pejabat Pemkot Blitar yang lolos yaitu Priyo Suhartono (Kepala Dishub), Arianto (Kepala Disdagin), M Sidik (Kepala Bappeda), Widodo SJ (Kepala BPKAD), Hakim Sisworo (Kelala Bakesbangpol BPD), Eka Atikah (Sekwan DPRD Kota Blitar) dan Hermansyah (Asisten Pemerintahan dan Kesra yang pernah menjadi Pj Sekda Kota Blitar).
Sesuai jadwal ketujuh pejabat yang ikut seleksi tersebut, setelah lolos seleksi administrasi akan menjalani tes kompetensi (assesment). Kemudian dilanjutkan tahap tes pembuayan makalah dan paparan, serta wawancara pada 2-3 Juni 2021. Sedangkan hasil seleksi pansel akan diimumkan 3 calon terbaik pada 5 Juni 2021 mendatang.(ais)
.jpg)
.jpg)
