Pengemplang Pajak Bakal Diampuni, Serius?! [KORAN DIGITAL SELASA,25/05/2021]

BELUM surut pro-kontra rencana tax amnesty jilid II, terbaru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan penuntutan pidana bagi pengemplang pajak. Alasannya, di kondisi saat ini pemerintah memilih fokus sanksi administrasi. Selain mendorong penerimaan, tapi juga menciptakan APBN yang lebih berkelanjutan. Bahkan, orang kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 M akan dipajaki sebesar 35%. Kondisi ‘dompet’ negara memang makin tipis. Hingga 30 April, APBN 2021 tekor Rp 138,1 triliun (0,83% dari produk domestik bruto/PDB). Kekhawatiran pun bermunculan. Terutama terkait risiko anjloknya kepatuhan pajak, sehingga bisa memicu kerugian negara. Belum lagi rasa kecewa dari wajib pajak yang selama ini taat aturan, karena merasa tercederai rasa keadilannya. BACA BERITA LENGKAP, DOWNLOAD DI SINI https://cdn.lentera.co/c/newscenter/lenteratoday/2021/05/LenteraToday-25052021.pdf