KEDIRI (Lenteratoday) - Kota Kediri telah berkomitmen mewujudkan gerakan menuju 100 Smart City. Program ini merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.
Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten/kota menyusun Masterplan Smart City agar lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi di masing-masing daerah. Kota Kediri, sebagai salah satu kota yang serius dengan program ini, terus berbenah mewujudkan pilar-pilar Smart City meliputi Smart Governance, Smart Society, Smart Living, Smart Economy, Smart Branding dan Smart Environment.
Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Kediri dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Bimbingan Teknis, Senin (17/5/2021).
"Acara ini bertujuan memberikan bimbingan/tata cara mewujudkan Smart City, selain itu juga akan dilakukan evaluasi, sehingga apa yang kurang, bisa segera kita perbaiki," ungkap Apip Permana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Senin (17/5/2021).
Dijelaskan, hal ini guna mempersiapkan evaluasi Smart City yang akan dilaksanakan pada bulan Juni dan November 2021. "Jadi saya harap bimtek dari kementerian tentang Smart City ini dapat disimak dengan baik dan seksama," tandas Apip, dalam sambutannya.
Sementara itu, Hary Febriansyah, fasilitator smart city Kemenkominfo mengatakan bahwa Smart City tidak melulu soal IT. "Yang perlu digarisbawahi, Smart City tidak melulu soal teknologi, namun teknologi dapat mempercepat hal tersebut," ungkap Hary, saat memberikan bimtek secara virtual.
Menurutnya, tujuan utama dari Smart City adalah meningkatkan perekonomian, indeks pembangunan manusia, kesejateraan manusia dan lain sebagainya. "Sasaran utamanya adalah peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah (ASN)," Imbuhnya.
Hari menjelaskan fokus utama dari masing-masing pilar Smart City, terdiri dari 6 hal utama. Diawali dari Smart Governance, menurutnya pilar ini berfokus mengenai bagaimana pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan serta pengoptimalan internal pemerintahan.
"Sedangkan Smart Society, meliputi tingkat pendidikan disuatu daerah seperti rasio sekolah dan penduduk, wajib belajar 9 tahun dan seterusnya," Ungkap Hary.
Selanjutnya Smart Economy berfokus pada bagaimana pemda mengelola segala hasil ekonomi baik dari hasil alam atau produk ekonomi yang dibuat tangan manusia (UMKM) sehingga muncul produk yang bernilai ekonomis
Sementara Smart Living erat kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. "Bagaimana program ini dapat meningkatkan tingkat kehidupan di suatu daerah. Selanjutnya juga tentang bagaimana tingkat kepadatan penduduk, kualitas rumah sehat dan lain-lain," tandasnya.
Selanjutnya Smart Environment berkaitan bagaimana pemda memaksimalkan hal-hal yang berkaitan lingkungan. Misal tentang bagaimana pengelolaan,sampah, limbah, air tanah, energi dan energi terbarukan, dan sarana prasarana infrastruktur.
"Bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Bagaimana kita mengelola lingkungan, sehingga yang selama ini menjadi masalah berubah menjadi sumber perekonomian," terang Hary.
Terakhir Smart Branding, dalam pilar ini berfokus pada sejauh mana branding kota ini berjalan sehingga daerah tersebut dapat dengan mudah dikenal dan kemudian berdampak pada laju perekonomian daerah. (gos)
.jpg)
.jpg)
