20 April 2025

Get In Touch

Musrenbang Jateng 2022 Digelar Virtual, Terima 27.808 Usulan Warga

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

SEMARANG (Lenteratoday) – Meski digelar secara virtual, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2020 oleh Pemprov Jateng, ternyata tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah.

Tercatat hingga saat ini, terdapat 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp 31,7 triliun.

"Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan desa sebesar Rp 8,2 triliun, usulan sektoral Kabupaten/Kota Rp 8,4 triliun, pokir DPRD Rp 4,5 triliun, musrenbang desa Rp 43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp 10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp 31,7 triliun," kata Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/4).

Masukan itu masih dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4) besok.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, meski daring namun antusias masyarakat tetap tinggi.

"Akan tetapi usulan itu, angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggal politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Maka tadi saya terimakasih DPRD ikut hadir," kata Ganjar.

Ganjar menerangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu. Untuk itu, maka nantinya akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.

"Nanti diputuskan mana yang skala prioritas dan daerah mana kepentingannya apa. Semuanya harus sesuai dengan RPJMD," terangnya.

Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verifikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu. "Verifikasi harus dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan.

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.