SURABAYA (Lenteratoday) - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menghadiri diskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2021. Dalam diskusinya Eri mengatakan bahwa Pemerintah tidak lepas dari media.
“Gotong royong media dan masyarakat ketika ada visi dan misi, Surabaya dibawa kemana, saya harap wartawan terus mengawal. Kita tidak sempurna. Pemerintahan sempurna kalau media dan masyarakat jadi bagian,” ujarnya, di Gedung PWI Jatim, Selasa (31/3/2021).
Dalam diskusinya Eri memaparkan beberapa misi yang ia jalankan dalam membangun kota Surabaya. Diantaranya, Sektor Perekonomian, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur lintas kota, serta mengetaskan kemiskinan.
“Gotong royong di Surabaya jadi maju. Mau nggak mau harus diakui saya harus bergerak masif untuk menyejahterakan rakyat. Contoh saat masyarakat sakit. Jangan tambah miskin karena sakit. Saya keluarkan BPJS dengan KTP,” ujarnya.
Eri berjanji, akan membangun karakter masyarakat yang gotong-royong lewat kualitas penanganan dan perawatan kesehatan. Keamanan dan kerukunan sosial.
“Semua agama harus merasa nyaman menyampaikan pendapat dan layanan yang sama tanpa dibedakan dari agama. Kemarin ada bom di Makassar, kami koordinasi. Menjelang paskah juga. Kalau mengandalkan Pemkot juga nggak mungkin," jelasnya.
Tak hanya itu, Eri juga akan membangun infrastruktur lintas kota, Memantapkan transformasi birokrasi. “Terkait birokasi semua pelayanan harus elektronik dan tidak mahal. Masyarakat kalau mau tanya maksimal ke kelurahan. Misal bikin KTP, cukup di kelurahan,” ujarnya.
Dalam lima tahun kedepan, lanjut Eri, akan ada strategi pembangunan lewat pengentasan kemiskinan, serta pendidikan.
“Pendidikan. Warga Surabaya akan koordinasi dengan Prov, SMA atau SMK yang ternyata ada keluarga MBR, maka otomatis akan diberikan semacam BOS. Hari ini di SMA/SMK banyak yang nggak bisa ambil ijazah. (Masalah) Sekolah bukan SDM, tapi sarprasnya. Kalau pakai dana provinsi, Bu Gub Kewalahan. Akan kita atur,” ujarnya.
“Terkait kemiskinan, di Surabaya nggak cuma warga Surabaya. Seluruh warga hari ini didata oleh dinsos. Saya nggak melihat miskin atau kaya, saya lihat pendapatan. Setiap keluarga minim UMK kota Surabaya, minimal 7 juta,” jelasnya
Ketika nanti ada warganya yang berpenghasilan per keluarganya dibawah 7 juta akan diberi bantuan.
“Saya kasih uang dari APBD, saya bisa kasih, umpamanya, 1 KK 1 juta. Terus ada yang masuk dari non Surabaya. Kan ga bisa. Jadi kalau ada yang masuk, saya bilang dispendukcapil, minta ditandai. Bekalnya bukan cuma alamat, tapi cek langsung,”ujarnya
Diakhir Diskusi, Eri mengajak agar semua warga, jajaran legislatif, dan eksekutif untuk bersama-sama membangun Kota Surabaya. (Ard)
.jpg)
.jpg)
