Mas Bup: Saya Berkomitmen Tidak Akan Mengambil Satu Rupiahpun dari Kabupaten Kediri

KEDIRI (Lenteratoday) - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Pemkab Kediri bersama KPK RI. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Kediri juga dihadiri jajaran Forkopimda, Kamis (4/3/2021).

Saat membuka acara Mas Bup, sapaan akrab Bupati Dhito, dalam pidatonya meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)cmemanfaatkan maksimal momen langka berkoordinasi secara langsung dengan KPK. Sehingga dapat mempertebal keilmuan terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kekayaan pengetahuan tahap pencegahan korupsi dapat memperdalam pemahaman akan elemen-elemen yang dapat menekan terjadinya tindakan korupsi. Selaras dengan visi misi kami yakni reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Dimana program reformasi birokrasi tidak akan berjalan kalau pencegahan korupsinya jalan di tempat,” jelas Mas Bup.

“Menurut hemat saya, resep utama pencegahan korupsi adalah harus selesai dengan dirinya sendiri. Saat saya memutuskan maju pilkada saya punya satu value . Saya berkomitmen tidak akan mengambil satu rupiah pun dari Kabupaten Kediri,” tambah Mas Bup.

“Saya berpesan kepada seluruh kepala OPD agar bergotong royong dalam meningkatkan capaian kinerja monitoring center lebih baik dari tahun sebelumnya. Kesempatan berkoordinasi dengan KPK dapat dimaksimalkan agar kita dapat terhindar dari tindak pidana korupsi,” imbuh Mas Bup.

Direkur Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, menjabarkan bahwa visi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

Sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegak hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor pencegahan dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa.

“Jadi sudah menjadi komitmen KPK mengedepankan pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan koordinasi dan supervisi kepada instansi terkait. Jadi penindakan menjadi pilihan terakhir apabila pemahaman terkait pencegahan korupsi sudah diakukan,” terang jendral bintang satu ini.

“Silakan kita manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar informasi dan koordinasi terkait menciptakan sistem bebas korupsi. Sehingga bila sudah tersiapkan sistem dan adanya kepahaman akan macam jenis tindakan korupsi, dapat membantu kita mencegah dari tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat, bangsa dan negara,” tambah Bahtiar. (gos/adv)