BLITAR (Lenteratoday) - Ratusan jabatan struktural di jajaran Pemkab Blitar kosong, menjelang pergantian kepala daerah pada awal 2021 ini.
Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan bahwa salah satu hal mendesak yang harus segera dilakukan yaitu mengisi kekosongan, pejabat struktural. "Jumlahnya lumayan banyak, sekitar 102 jabatan mulai Eselon IV sampai II," ujar Mujianto.
Lebih lanjut Mujianto menjelaskan kekosongan jabatan struktural tersebut, kebanyakan karena pensiun dan sebagian meninggal dunia. "Ini menjadi tugas berat, karena harus diisi agar kepala daerah baru yang akan dilantik rencananya 17 Pebruari 2021 bisa bekerja dengan baik dengan terisinya seluruh jabatan yang kosong," jelasnya.
Untuk mengisi jabatan tersebut, Mujianto selaku Pj Sekda Kabupaten Blitar sekaligus Ketua Baperjakat akan mempersiapkan pengisian sesuai mekanisme yang diatur. "Sehingga dengan penataan dan rumusan yang sedang dirancang, bisa diteruskan oleh kepala daerah yang baru. Guna mendukung program pembangunan prioritas, sesuai dengan visi misi pimpinan baru," terang Mujianto.
Adapun kekosongan jabatan struktural tersebut, terdiri dari eselon IV sampai eselon II yaitu mulai Sekda, Kepala OPD, Asisten dan Stah Ahli sampai Kasi. Untuk Eselon II selain Sekda, posisi yang kosong diantaranya Asisten I, Staf Ahli dan beberapa kepala OPD yaitu Kadinkes, Kepala Inspektorat dan Kepala Bapenda. "Termasuk sekretaris, kabid dan kasi juga ada kekosongan, harus segera diisi agar kinerja OPD bisa optimal," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Mashudi mengatakan kekosongan jabatan struktural tersebut, beberapa diantaranya sudah diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt). "Seperti Kepala Bapenda sudah diisi Plt, sedangkan pengisian pejabat definitif menunggu 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah yang baru," tutur Mashudi.
Termasuk untuk pengisian jabatan Sekda diungkapkan Mashudi yang saat ini diisi Pj selama 3 bulan sejak 11 Pebruari 2021, akan dibentuk Panitia Seleksi (Pansel) terdiri dari Komisi ASN, BKN Provinsi dan akademisi. "Setelah Pansel terbentuk, akan dibuka pendaftaran bagi pejabat yang memenuhi syarat untuk mendaftar," ungkapnya.
Ditambahkan Mashudi sampai sesuai data, selama 2020 jumlah ASN yang memasuki purna atau pensiun mencapai sekitar 600 orang imbuhnya.
Secara terpisah Bupati Blitar, Rijanto sempat berpesan jika semua pejabat Eselon II yang memenuhi persyaratan, dipersilahkan mendaftar. "Seleksi akan dilaksanakan secara transparan, sesuai aturan dan mekanisme aturan yang ada," kata Rijanto.
Karena saat ini masa transisi dari pemimpin lama kepada pemimpin yang baru, Rijanto menegaskan ini tugas berat bagi Pj Sekda. "Oleh karena itu harus hati-hati, prinsip sesuai aturan, profesional dan transparan maka proses pengisian jabatan dan seleksi Sekda definitif bisa dilaksanakan dengan baik," pungkasnya.(ais)
.jpg)
.jpg)
