Surabaya – Di era kemudahan penyebaran informasi seperti saat ini, media massa memegang peran penting terhadap penyebaran berita yang benar. Untuk itu, pada era yang paling penting untuk ditegakkan adalah etika jurnalistik.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P saat menghadiri sidang ujian terbuka promosi doktor Rohman Budijanto, S.H., M.H. di Aula Pancasila Gedung A Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (UNAIR), Rabu (18/12).
Pada kesempatan itu, Muhajir lebih menyoroti soal akurasi berita. “Kadang, yang diberitakan justru sebaliknya dari yang saya katakan, dan itu yang diviralkan,” ujar Muhadjir.
Sementara itu, Rohman Budijanto menyampaikan dan mempertahankan disertasi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Media Massa Siber di Era Kebebasan Informasi. Judul itu diambil berdasarkan pengalamannya malang melintang di dunia media.
Dalam pemaparannya, Rohman Budijanto menjelaskan bahwa media siber diatur dengan UU Pers dan UU ITE. Masalahnya, UU Pers tidak selalu sesuai dengan perkembangan media siber. UU ITE pun lebih fokus pada mengatur transaksi alih-alih media. Selain itu, UU ITE cenderung terlalu cepat memidanakan orang.
Rohman Budijanto mengusulkan agar media menjamin hak-hak subjek berita, salah satunya dengan penegakan right to be forgotten. Hak ini muncul karena berita yang diterbitkan meninggalkan jejak digital.
Dengan right to be forgotten, subjek berita berhak agar beritanya dihapus dari pencarian internet dan direktori lainnya dikarena keadaan tertentu. Right to be forgotten sebenarnya sudah ada dalam UU ITE, tetapi belum dapat diterapkan karena belum ada peraturan yang mengatur penerapannya. (ufi)
.jpg)
.jpg)
