BLITAR (Lenteratoday) - Nama Menteri Sosial RI, Juliari Batubara dicatut dan dijadikan alat kampanye. Untuk menekan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), agar memilih paslon petahana pada Pilwali Kota Blitar.
Hal ini diketahui dari rekaman yang didapatkan salah satu warga Kota Blitar, Reza mengaku ditanya temannya apakah boleh pendamping PKH berkampanye. "Memihak salah satu paslon, karena sama partainya dengan pak menteri (Mensos)," ujar Reza, Kamis (3/12/2020).
Reza mengaku kaget mendengar isi rekaman percakapan antara pendamping PKH, yang terdengar suaranya perempuan tersebut. Dengan ibu-ibu penerima bantuan PKH yang dikatakan di salah satu kelurahan di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
"Dalam percakapan itu, dikatakan ibu-ibu diminta bantuannya memilih paslon walikota yang partainya sama dengan Pak Mensos yang benderanya merah. Karena ini pesan Pak Mensos, agar bantuan PKH bisa terus berlanjut. Kalau walikotanya ganti, nanti visi misinya tidak sama," ungkap Reza.
Sementara bendera warna merah, menjurus kepada partai paslon petahana yang diusung PDIP. Karena Mensos Juliari, sebelumnya adalah anggota DPR RI dari PDIP.
Dalam rekaman berdurasi 6 menit 30 detii tersebut, pendamping PKH mengatakan mendapat perintah dari pusat melalui Mensos Jualiari ketika menghadiri acara di Kota Batu. Kalau terkait Pilkada 9 Desember 2020 memdatanh, penerima PKH pertama diminta tidak golput. Kemudian diminta bantuannya mendukung paslon dalam Pilkada di daerah masing-masing yang benderanya sama warna merah.
"Maksudnya bendera merah dari PDIP, kalau di Kota Blitar nggeh No. 2 yang sama-sama dari PDIPnya. Tujuannya, karena sama dari PDIP visi misinya sama, jadi lebih kuat," kata pendamping PKH perempuan dalam rekaman tersebut.
Bukan cuman ibu-ibunya tapi juga keluarganya, diajak memilih paslon No. 2 tapi dilarang mengatakan diminta pendamping PKH. Diminta kesadarannya, karena sudah dibantu mendapat bantuan program PKH. "Disini tidak diberikan uang atau apa pun, karena ibu-ibu kan sudah menerim banyak dari bantuan PKH," ujar si pendamping.
Terakhir dalam rekaman tersebut, pendamping tadi minta pembicaraan ini dirahasiakan jangan sampai bocor. Pokoknya nanti pas 9 Desember, coblos paslon No. 2. "Jangan sampai bocor ya, nanti kalau ketahuan calon No.1 jadi ramai," pesannya.
Secara terpisah Koordinator PKH Kota Blitar, Nawawi ketika dikonfirmasi mengenai isi dari rekaman tersebut mengaku sudah tahu dan membenarkan, bahkan pihaknya sudah melakukan klarifikasi. "Sudah kami hentikan kegiatan tersebut, sudah kita bina dan peringatkan. Bahkan laporannya sudah masuk ke Bawaslu Kota Blitar," tuturnya.
Adanya pendamping yang melakukan kampanye dengan memanfaatkan program bantuan PKH dari Kemensos tersebut, ada 2 orang dari Kecamatan Sukorejo. "Itu adalah inisiatif pribadi, bukan perintah dari pengurus PKH. Makanya hentikan, serta diminta tidak melakukannya lagi," tandas Nawawi.
Karena sudah masuk laporan ke Bawaslu Kota Blitar, pihak pengurus PKH Kota Blitar akan siap dipanggil jika dimintai keterangan tegasnya.
Ditanya mengenai sanksi bagi 2 orang pendamping yang memanfaatkan bantuan PKH untuk kampanye, serta membawa-bawa nama Mensos. Nawawi mengaku ada sanksinya, tapi menunggu hasil dari proses di Bawaslu. "Eksekusinya nanti yang memutuskan pusat, karena SK kita dibawah SDM Kementrian Sosial," pungkasnya.
Sekedar diketahui penerima bantuan PKH tahun 2020 di Kota Blitar, dari 3 kecamatan 21 kelurahan sesuai data dari Dinas Sosial mencapai sekitar 2.800 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (ais)
.jpg)
.jpg)
