SURABAYA (Lenteratoday) - DPRD Kota Surabaya keluhkan kepemimpinan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang dinilai tidak pernah melibatkan anggota DPRD dalam hal menjalankan roda kepemerintahan. Khususnya terkait perekrutan-perekrutan direksi di tubuh BUMD.
Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengaku sejak menduduki parlemen Surabaya, ia mengaku pihak pemkot tidak pernah melibatkan anggota dewan khususnya dalam proses perekrutan dalam mengisi jabatan kosong. Bahkan menurutnya, selama ini Pemkot Surabaya terkesan berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat para anggota DPRD.
"Selama saya menjadi dewan, selama 1 tahun ini dari 2019 sampai sekarang tidak pernah dilibatkan dalam hal perekrutan Direksi atau Dirut BUMD. Ini kan pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita pengen maju, kalau kita pengen berkembang ya harus dilibatkan semua stakeholder yang ada," Kata Mahfud saat ditemui di ruangannya, Selasa (24/11/2020).
Seharusya, menurut Ketua Garda Bangsa ini, segala hal yang berbau Surabaya harus melalui perundingan yang matang dan semua elemen harus dilibatkan, khusunya aspirasi warga Surabaya melalui anggota dewannya. Sikap seperti itu, lanjutnya, sangat penting dilakukan Risma demi kemajuan Surabaya kedepan.
Tak hanya itu, asas demokrasi yang selama ini sangat digaungkan akan tercipta jika semua elemen menyumbangkan aspirasinya dalam pembangunan Surabaya, tak terkecuali perekrutan jabatan di pos strategis seperti di BUMD.
"DPRD-nya saja tidak dilibatkan, bagaimana BUMD ini akan maju. Ini Perwakilan Rakyat sak Suroboyo, mereka mempercayakan aspirasinya kepada kita, malah perekrutan BUMD tidak dilibatkan padahal mereka adalah mitra kerja Komisi B," ujarnya.
Seperti kacang lupa kulitnya, lanjut Mahfudz, pemkot hanya melibatkan DPRD ketika hanya melakukan pengesahan APBD saja. Tapi setelah itu pemkot terkesan jalan sendiri tanpa menoleh kebelakang. Hal itu yang sangat disanyangkan Mahfudz sebagai wakil rakyat.
"Kalau ingin baik apapun itu, maka libatkan DPRD, libatkan semua stakeholder, pemangku kebijakan dilibatkan semua. Jangan cuma ketika butuh pengesahan APBD saja yang minta tolong dewan tapi ketika pengambilan kebijakan strategis seperti perekrutan direksi BUMD juga harus dilibatkan," ungkap Mahfudz.
Seperti diberitakan, pemkot saat ini melakukan rekrutmen dalam pengisian tiga pos strategis di Rumah Potong Hewan (RPH) salah satu BUMD Surabaya. Perekrutan ini untuk mengisi posisi direktur utama (RPH-01), direktur administrasi dan keuangan (RPH-02), dan direktur jasa dan niaga (RPH-03). (Ard)
.jpg)
.jpg)