SURABAYA (Lenteratoday) – Anggaran belanja Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 diprediksi mencapai Rp 32,4 triliun. Anggaran tersebut turun dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD 2020. Hal itu tercantung dalam nota keuangan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (16/11/2020).
Jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD Perubahan tahun anggaran 2020 maka anggaran 2021 mendatang diperkirakan lebih kecil. Seperti yang diketahui, anggaran belanja pada APBD Perubahan tahun anggaran 2020 mencapai Rp 33,8 triliun. Perkiraan anggaran 2021 ini juga lebih kecil lagi dibandingkan dengan anggaran belanja pada APBD murni Tahun Anggaran 2020 yang mencapai Rp 35,1 triliun.
Gubernur Khofifah mengatakan, penurunan anggaran belanja tersebut merupakan dampak dari kondisi pandemic Covid-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Dia menyebutkan bahwa, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah terkena pandemi Covid-19. Sehingga belanja daerah tahun anggaran 2021 juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak serta pemulihan dari pandemi Covid-19. "Diantaranya yang menjadi perhatian adalah tetap pada perekonomian, kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman sosial,” kata Khofifah Indar Parawansa.
Dia menambahkan, berdasarkan amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, lanjut Khofifah, pembiayaan masih fokus pada penanganan dampak Covid-19. “Karenanya diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan Covid-19,” kata Khofifah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono menjelaskan bahwa dalam APBD terbagi dua. Yang Pertama adalah pendapatan sebesar Rp 30,74 triliun dan yang kedua adalah pembiayaan sebesar Rp 32,4 triliun. Sedangkan untuk kekurangan anggaran tersebut akan diambilkan dari sisa anggaran keuangan dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).
Dia menambahkan bahwa untuk porsi anggaran pada APBD 2021 tersebut yang paling banyak adalah dari sektor Pendidikan. Lebih jauh, dia menyebutkan, porsi anggaran di Dinas Pendidikan mencapai Rp12,4 triliun.
Sedangkan untuk urutan kedua terbanyak dengan alokasi sebesar Rp 4,5 triliun untuk kesehatan. Anggaran ini diprioritaskan untuk “Jatim Sehat”, terutama penanganan Covid-19. Selanjutnya, diikuti dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) yang dialokasikan sebesar Rp 3,6 triliun. Anggaran itu dibagi untuk perbaikan fasilitas jalan dan jembatan, penanganan banjir di Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, serta di Dinas Perumahan Rakyat kawasan permukiman dan Cipta Karya untuk sistem penyediaan air minum, termasuk penataan dan rehabilitasi bangunan milik negara.
Selanjutnya ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggarkan Rp 87 miliar. “Sebetulnya anggaran UMKM ini sebenarnya besar. Namun tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Sekdaprov Jatim, Heru.
"Anggaran untuk UMKM ini tidak hanya di satu dinas saja. Tapi juga ada di dinas lain. Kalau dijumlah keseluruhannya lebih besar. Sedangkan untuk pencocokan, nanti kami masih akan rapat komisi lagi untuk mencocokkan. Karena seperti di perikanan ada UMKM, di Disperindag ada UMKM, trus di pertanian ada UMKM,” kata Heru Tjahjono. (ufi)
.jpg)
.jpg)