JEMBER (Lenteratoday) - Sekolah Taman Kanak-kanak se-Jember melaksanakan Deklarasi Sekolah Ramah Anak. Itu menyusul soal pentingnya perlindungan anak terhadap berbagai upaya eksploitasi, diskriminasi, perundungan, dan kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup pendidikan anak yang merupakan tanggungjawab bersama.
Deklarasi dilaksanakan di Pendapa Wahyawibawagraha dilakukan secara daring dan luring. Berdasarkan Laporan Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, drg. Nur Cahyohadi, mencatat, sampai bulan Oktober lalu terdapat 133 kasus yang menimpa anak.
Diantara kasus yang dilaporkan ke DP3AKB tersebut yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran. Mantan Direktur RSUD Balung itu menyebutkan, laporan yang dia terima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
"Kenaikan itu terjadi karena keterbukaan informasi dan kemudahan sistem dalam melapor. Kini masyarakat semakin tahu, kemana harus melapor,” terang dr Nur Cahyoadi, Rabu (11/11/2020).
Dia menambahkan, terhitung sejak Januari hingga Oktober kemarin, DPA3KB melalui unit Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) telah menangani kasus itu. Penanganan kasus tersebut mulai dari melakukan pendampingan visum, dan pendampingan hukum jika diperlukan. “Harapan kami, anak-anak tidak masuk ke dalam kondisi yang berhadapan dengan hukum,” pungkasnya.
Sementara Plt Bupati Jember KH Muqit menyampaikan, ada delapan lembaga TK yang hadir sebagai perwakilan dalam deklarasi itu dan 800 lembaga TK lainnya yang tergabung secara daring dengan kegiatan tersebut.
"Kondisi lingkungan pendidikan yang ramah, inklusi, bersih, tanpa kekerasan, tanpa perundungan, dan diskriminasi menentukan cara berpikir anak saat dewasa. Jika anak suku Jawa kumpul dengan suku Madura, bahkan berbeda agama sekalipun, maka anak sudah tidak perlu lagi diajari Bhineka Tunggal Ika lagi,” terang Plt Bupati KH Muqit. (mok)
.jpg)
.jpg)