BLITAR (Lenteratoday) - Dengan menyampaikan perubahan untuk Kota Blitar, dalam kepemimpinannya jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Blitar pada Pilwali Tahun 2020. Paslon No.1 Henry Pradipta Anwar - Yasin Hermanto, tampil mendominasi Debat Publik Ke-2 yang digelar KPU Kota Blitar, Selasa(10/11/2020) malam.
Debat Publik Ke-2 yang juga digelar dengan protokol kesehatan ketat, mencegah Covid-19 ini. Kembali menjadi ajang paslon Henry - Yasin menyampaikan visi - misi, sekaligus memblejeti pemerintahan yang dijabat petahana Santoso. Dimana paslon No. 2 Santoso yang sebelumnya menjabat Walikota Blitar, berpasangan dengan Tjutjuk Sunario dari Partai Gerindra.
Setidaknya ada 5 perubahan yang disampaikan paslon Henry - Yasin yang diusung PKB, PKS dan Golkar ini. Yaitu tidak mengambil gaji selama menjabat, tapi untuk pemberdayaan generasi muda. Tidak ngantor di Kantor Walikota, tapi di warung, pasar dan langsung turun ke masyarakat. Menjadikan Kota Blitar Kota Digital, melalui aplikasi bisa mendapat informasi dan layanan publik.
Kemudian membuka komunikasi langsung dengan Walikota Blitar, melalui penyebaran nomor pribadi. Serta terakhir BPJS Kesehatan gratis, bagi seluruh warga Kota Blitar. "Ini yang akan pasangan Henry - Yasin lakukan, jika memang InsyaAllah dipercaya dan terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Blitar 4 tahun kedepan," ujar Henry dalam debat publik semalam.
Bahkan dalam menanggapi setiap jawaban paslon No. 2 Santoso - Tjutjuk Sunario (Satrio), juga disampaikan kritikan terhadap kepemimpinan Santoso. Seperti pertanyaan pertama mengenai tidak adanya BNN di Kota Blitar, padahal menduduki peringkat ke 4 di Jatim. Henry langsung mengkritisi, tidak adanya anggaran untuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN. "Dana sosialisasi tidak dianggarkan alias Rp. 0, bagaimana akan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Blitar," bebernya.
Demikian juga pertanyaan kedua mengenai maraknya praktek pengobatan alternatif di Kota Blitar, yang mencapai angka 439 jauh dibanding layanan kesehatan resmi seperti praktek dokter, klinik, pustu, puskesmas dan rumah sakit. Kembali Henry mengungkapkan untuk apa alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar Rp 218 miliar dalam APBD, termasuk belum terwujudnya layanan hemodialisa.
"Termasuk layanan rawat inap di Puskesmas Kecamatan Sukorejo, karena sampai sekarang juga belum ada. Termasuk layanan BPJS gratis bagi warga Kota Blitar, itu akan kami wujudkan," tandas Henry.
Santoso menanggapi kritikan ini jika penggunaan anggaran, harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. "Serta kehati-hatian dan jelas manfaatnya, jadi tidak bisa sembarangan," elak Santoso.
Mendapat kritikan terus menerus, calon Wakil Walikota Blitar Tjutjuk Sunario sempat memprotes tanggapan dari paslon No. 1, yang dianggap melebar kemana-mana. "Saya minta jawaban fokus pada pertanyaan, jangan melebar kemana-mana," kata Tjutjuk.
Demikian juga ketika menanggapi jawaban paslon No. 2 mengenai koordinasi vertikal - horizontal, dalam pencegahan kluster baru Covid-19 dengan dibukanya pariwisata. Kembali paslon No. 1 menyoroti bantuan Covid-19 yang tidak merata dan tepat sasaran, serta dijadikan alat pencitraan oleh petahana. "Pak Tjutjuk, bukan jawabannya kemana-mana. Tapi kami menjawab dan menyampaikan visi - misi kami, yang harus diketahui masyarakat," tandas Henry.
Menjawab pertanyaan mengenai komitman pencegahan korupsi di Bumi Proklamator julukan Kota Blitar, dengan rendahnya kepatuhan menyerahkan LHKPN pada tahun 2019 yang hanya 39.55% dan kesiapan membuat pakta integritas dengan KPK. Henry menyatakan siap menandatangani pakta integritas kapan pun, bahkan menegaskan akan melibatkan semua elemen yang ada untuk mencegah korupsi. Ada LSM yang bisa dilibatkan untuk mencegah dan mengawasi pemerintahan, ada KRPK, Jihat dan elemen mahasiswa.
Serta adanya transparansi anggaran, melalui digitalisasi semua bisa mengetahui untuk apa saja anggaran dan melibatkan kejaksaan maupun kepolisian untuk bersama-sama mencegah korupsi di Kota Blitar. "Termasuk anggaran sosialisasi pencegahan korupsi di ASN, karena sampai sekarang tidak ada anggaran itu," tegasnya.
Sementara paslon No. 2 yang diusung PDIP, PPP, Gerindra, Demokrat dan Hanura ini menanggapi bahwa LHKPN dan LHK ASN pada 2020 ini sudah sukses mencapai 100%. "Jadi kalau sebelumnya hanya 39,55%, tahun ini sudah 100%, melalui pejabat eselon II kita melakukan himbauan agae taat dan patuh salam menyampaikan LHK ASN," terang Santoso.
Menjawab pertanyaan keempat, mengenai investasi di Kota Blitar. Lagi - lagi Henry mengkritisi maraknya toko modern berjejaring nasional, yang membunuh pedagang tradisional. "Termasuk perijinan investor, harus dimulai dari masyarakat sekitar agar tidak menjadi korban investasi. Bukan hanya tergantung KPT saja, serta harus dipermudah cukup melalui online dan diantar ke rumah. Seperti SIUP, cukup sehari selesai," paparnya.
Tidak mau terus dikritik, Santoso menanggapi jika toko modern berjejaring tersebut jumlahnya sudah diatur dalam Perda, serta punya segmen tersendiri. "Tidak membunuh toko tradisional, serra perijinan sudah online melalui OSS," sanggahnya.
Tanggapan petahana kembali dimentahkan oleh paslon No. 1 jika terkait toko berjejaring nasional tersebut, seharusnya diatur pekerja menggunakan warga lokal dan menjual produk UMKM Kota Blitar. "Sehingga UMKM bisa berjaya di kotanya sendiri, oleh karena itu jika nanti kami terpilih akan membantu permodalan bagi UMKM. Termasuk merangkul karang taruna,, yang bisa diberdayakan," jlentreh Henry.
Henry juga menyoroti juga keberadaan Blitar City Walk di depan Makam Bung Karno yang tidak jelas fungsi dan manfaatnya. "Karena justru dikeluhkan warga Sentul, serta belum adanya galeri untuk memasarkan produk unggulan UMKM Kota Blitar," tuturnya.
Santoso menjawab jika UMKM bisa memanfaatkan keberadaan Blitar Town Square (BTS) atau mall baru di timur Alun-alun Kota Blitar, yang sudah menyediakan lantai 2 untuk UMKM memasarkan produknya.
Secara keseluruhan terlihat paslon No. 1 berhasil memanfaatkan momentum Debat Publik Ke-2 ini, untuk meyakinkan warga Kota Blitar jika mereka layak dipilih dan siap memberikan perubahan dengan Program APBD Pro Rakyat.
Terakhir pada sesi pernyataan penutup paslon No. 1 memanfaatkannya, dengan menyatakan jika terpilih akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik ASN dan yang belum ASN seperti (banpol, honorer, kontrak, PHL dan outsourching). "Kami juga berjanji tidak ada lagi korupsi di Kota Blitar, melalui digitalisasi dan transparansi. Serta jaga persaudaraan, ini hanya Pilkada jangan sampai memutus tali silaturahmi," tutup Henry.
Sementara paslon petahana No. 2 Satrio menyampaikan tantangan Kota Blitar kedepan sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata ditengah pandemi Covid-19. "Dalam pemulihan ekonomi, dengan Kota Blitar yang religius nasionalis bisa mewujudkan perekonomian yang tangguh, modern dan inovatis melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat. Dengan semangat gotong royong, menjadikan Kota Blitar yang keren," pungkasnya.(ais)
.jpg)
.jpg)
