Malang– Terkait masalah kebocoran penerimaan pajak daerah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta Pemkot Malang menggunakan pembayaran pajak dengan sistem online.
“Pemerintah hanya menerima sekitar 10% sampai 15% dari potensi penerimaan pajak yang ada di daerah tersebut. Ada yang bocor karena belum transparan. Salah satu action plan dari KPK itu bagaimana meningkatkan pedapatan daerah,” papar Basaria di DPRD Kota Malang, Rabu, (4/12).
Basaria mengatakan, pendapatan pajak daerah saat ini masih banyak yang bocor karena sistem pembayaran belum transparan. Menurutnya dengan sistem pembayaran online, alur penerimaan bisa transparan sehingga bisa dikontrol dan meminimalisir bocornya penerimaan di sektor pajak.
“Karena kalau kita hitung-hitung hari ini mungkin hanya sekitar 10 sampai 15 persen dari yang seharusnya. Jadi pajak ini kita buat secara online, kita bantu, kita fasilitasi bekerjasama dengan bank daerah,” kata Basaria.
Basaria menilai masing-masing daerah memiliki potensi untuk mengembangkan inovasi sistem pembayaran online. Menurutnya, mekanisme dan aplikasi pembayaran pajak online di masing-masing daerah bisa berbedah namun fungsi dan sistemnya dibuat sama.
“Kalau alat tidak harus sama dengan semua daerah. Itu disesuaikan. Jadi tidak harus A atau B bahkan kalau ada sistem yang dibuat oleh anak-anak mahasiswa di daerah. Intinya secara online pemasukan pajak di suatu tempat bisa dilihat dan link kepada bank daerah. Jadi tidak ada pengharusan dari kita,” tandasnya. (ins)
.jpg)
.jpg)
