Madiun - Walikota Madiun, Maidi membeberkan kiat Kota Madiun mendapat penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Maidi menjelaskan bahwa Kota Madiun mendapatkan skor 3,3805 dalam penilaian dalam tersebut. Dengan skor tersebut, Kota Madiun layak mendapatkan penghargaan yang diberikan saat upacara virtual HUT Ke-75 Provinsi Jawa Timur.
Maidi mengatakan bahwa penghargaan tersebut berdasarkan penilaian. Hal itu sebagai tolok ukur, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Madiun mengikuti aturan yang ada dan tidak ada penyimpangan. Yang kedua sebagai bukti bahwa OPD telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai pelayan masyarakat.
"Artinya bahwa OPD kita itu taat apa yang sudah dilakukan dalam aturan-aturan. Sehingga tidak ada temuan-temuan yang kasarnya banyak penyimpangan, tidak ada," ujarnya seusai melantik 36 pejabat
administrator, pengawas, dan fungsional, Selasa (13/10/2020) siang.
Dia memberikan contoh salah satu kerja keras untuk mempertahankan penghargaan tersebut, yaitu mampu menekan angka penyebaran dan kematian Covid-19 dengan anggaran yang minimalis.
"Hebat Kota Madiun ini. Anggaran untuk nge-rem Covid-19 rendah, Covidnya rendah, tapi ekonomi naik. Kudune (harusnya) kalau Covid rendah gini, anggaran untuk nge-rem Covid kan tinggi," jelas Maidi.
Maidi mengatakan bahwa penghargaan tersebut wajib dipertahankan. Pasalnya, penghargaan tersebut sebagai modal Kota Madiun menuju pemerintahan bersih dan transparan. Dia percaya bahwa dengan menyatukan visi dan misi sebagai pemerintahan yang baik, penghargaan tersebut dapat dipertahankan.
"Upaya kedepan kita pertahankan, kita tingkatkan. Yang jelas semuanya kita optimalkan," tandasnya. (Ger)
.jpg)
.jpg)
