Pemkab dan DPRD Kabupaten Blitar Sepakat Prioritaskan Pembangunan di Wilayah Blitar Selatan

Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD setempat, sepakat memprioritaskan pembangunan di wilayah Blitar Selatan. Dintaranya bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan peternakan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar, Ir. Suwandito mengatakan terkait adanya aspirasi dari Kumpulan Rakyat Blitar Selatan (KRBS) mengenai pembangunan beberapa bidang, diantaranya kesehatan dan pendidikan akan menjadi masukan sebagai isu strategis dalam penyusunan perencaan pembangunan.

“Saat ini kita sedang menyusun Perencanaan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2022, diakhir tahun akan kita mulai dengan konsultansi publik. Selain itu juga menyusun Rancangan Teknokratis RPJMD 2021 – 2024,” ujar Suwandito.

Lebih lanjut dijelaskan Suwandito mengenai minimnya fasilitas di bidang kesehatan, jika sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) bahwa puskesmas tidak boleh untuk rawat inap. Sementara fasilitas kesehatan milik Pemkab di wilayah selatan memang minim.

“Kondisi ini menjadi catatan kami, untuk memfasilitasi kecamatan yang jauh dari fasilitas kesehatan terutama untuk rawat inap," jelasnya.

Fasilitas kesehatan di wilayah Blitar selatan, terdekat ada di Sutojayan itu pun swasta. Diupayakan ke depan, akan ada minimal 1 fasilitas kesehatan dari Pemkab Blitar. "Selain itu jika ada fasilitas kesehatan dari pihak swasta, Pemkab akan memberikan kemudahan pelayanan perijinannya,” terang Suwandito.

Kemudian terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah Blitar selatan, sebenarnya Pemkab sudah berupaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di 7 kecamatan dengan membangun jaringan air bersih dan sumur bor.

Namun ada masalah tehnis yang dihadapi, jika mencari sumber air untuk pengeboran sulit. Beberapa kasus seperti pengeboran sumur di Kecamatan Binangun, awalnya sumber air besar namun setelah dibangun air semakin mengecil.

"Kita juga sudah melakukan kajian pengembangan sumber air, berupa pemetaan potensi air bawah tanah. Selain itu juga kajian penyedian air bersih di daerah rawan air,” ungkap Suwandito.

Selanjutnya pembangunan di bidang pertanian dan peternakan, untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Suwandito membeberkan selama ini telah memanfaatkan Dana Insentif Daerah (DID), anggaran tersebut digunakan diantaranya untuk petani di Kecamatan Wates. Diantaranya berupa bantuan Green House untuk pengembangan budidaya buah melon, selama tahun 2020 ada 6 unit Green House untuk Kecamatan Wates dan Binangun.

“Untuk bidang pertanian, petani bawang merah pada 4 kecamatan di Blitar selatan bisa menghasilkan bawang merah. Sedangkan bidang peternakan, pemkab berusahan membantu mencari dana Coorporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan. Perusahaan pakan ternak, berupa bantuan pembangunan kandang Close House di Kecamatab Kademangan dan Bakung," bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto juga mengatakan jika pihak DPRD bersama Bappeda berkomitmen memprioritaskan pembangunan di wilayah Blitar selatan kebutuhan, termasuk kebutuhan warga soal air bersih. Karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami komitmen dalam proses pembahasan Rancangan APBD 2021, kebutuhan air bersih di wilayah Blitar Selatan menjadi prioritas utama,” kata Panoto.

Termasuk pembangunan dibidang lainnya, seperti yang disampaikan oleh KRBS yaitu kesehatan, pendidikan, pertanian dan peternakan. "Apalagi pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) sedang berlangsung, maka perlu ada percepatan pembangunan dalam pemanfaatan potensi yang ada," tandas politisi PKB ini.

Sebelumnya Koordinator KRBS, M Sutarto memang menyampaikan beberapa aspirasinya melalui hearing dengan pihak terkait bersama DPRD. Mereka menyampaikan beberapa hal, diantaranya tingginya biaya pendidikan karena jarak yang cukup jauh menuju fasilitas pendidikan setingkat SLTA Negeri. Kemudian untuk bidang kesehatan, selama ini ada warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat sulit menjangkau fasilitas kesehatan.

“Termasuk kebutuhan air bersih, dimana setiap tahun saat musim kemarau selalu kekurangan air bersih. Kami berharap ada pemberdayaan ekonomi lokal, menyongsong beroperasinya JLS yang sedang dibangun,” papar Sutarto.

Menanggapi yang disampaikan Bappeda, salah satu anggota KRBS mengapresiasi langkah yang telah diambil Bappeda dengan melakukan kajian-kajian. Pihaknya berharap kebutuhan air bersih yang utama, bisa segera direalisasikan pungkasnya. (ais)