Blitar – Petani dari Kabupaten Blitar bagian selatan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga mereka wadul (mengadukan) hal ini ke DPRD setempat untuk meminta solusi atas kondisi tersebut.
Keluhan ini disampaikan perwakilan petani melalui Gapoktan dari Blitar Selatan. Mereka minta kebijakan pemerintah atas kelangkaan pupuk yang dialami para petani. Ketua Gapoktan Blitar Selatan, Supran menuturkan adanya kekosongnya pupuk bersubsidi setiap tahunnya pada Agustus hingga Desember dan hal ini terus terulang.
“Akibat adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi, sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Padahal pada Agustus hingga Desember, merupakan musim tanam di daerah Blitar selatan," tutur Supran, Kamis (1/10/2020) kemarin.
Lebih lanjut Supran menjelaskan, pengurangan kuota pupuk bersubsidi karena adanya realokasi sebesar 200 ton. "Tanpa sepengetahuan mantri pupuk dan didistribusikan ke wilayah utara, serta Kartu Tani yang bermasalah tidak dapat digunakan," jelasnya.
Menanggapi keluhan Gapoktan dari Blitar selatan ini, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Idris mengatakan pihaknya hari ini mengundang pihak terkait, yaitu Disperindag, Dinas Pertanian, Bank BNI, dan distributor pupuk. "Semuanya akan kita bahas dan carikan solusinya dalam hearing. Sehingga bisa diketahui sumber permasalahan kelangkaan pupuk yang sering terjadi," kata Idris.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, Wawan Widianto menyampaikan adanya pengurangan pupuk bersubsidi pada tahun 2020 sebesar 45%, dimana pengurangan tersebut mulai bulan Agustus ini. Pemerintah juga menyalurkan Kartu Tani untuk menebus pupuk, guna mengantisipasi penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi. Masyarakat yang tidak punya kartu tani tidak akan mendapatkan pupuk subsidi.
“Mulai 1 September tahun ini pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan Kartu Tani. Tapi kendalanya, Kartu Tani belum semua di distribusikan ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Bersama Bank BNI kita melakukan penyaluran Kartu Tani, setiap hari pada 2-3 kecamatan agar Oktober 2020 ini selesai,” ujar Wawan.
Menanggapi pertanyaan terkait distribusi pupuk bersubsidi, distributor yang diwakili, Agus mengatakan jika pupuk bersubsidi sampai ke kios sesuai dengan SK Bupati dan RDKK yang ada. "Dan pendistribusian disesuaikan dengan kuota di masing-masing kecamatan, sementara realokasi dan evaluasi dari hasil pendistribusian di masing-masing kecamatan," ungkapnya.
Sedangkan terkait Kartu Tani yang belum bisa digunakan, Anggi dari Bank BNI menerangkan Kartu Tani tidak bisa digunakan, karena rekening dari distributor tidak aktif atau belum aktif. "Sejak awal 2020, Bank BNI menerima data petani yang berasal dari Dispendukcapil data tersebut otomatis dicocokkan. Jika tidak cocok, sistem otomatis akan menghapus data petani tersebut. Hal ini yang mengakibatkan Kartu Tani belum tercetak semua," paparnya.
Hasil akhir dari hearing ini, diharapkan Idris bisa ada soluai terbaik dari permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Blitar Selatan. Untuk kuota pupuk yang di kirim ke wilayah utara, akan diupayakan dikembalikan ke wilayah selatan. Serta harus ada koordinasi dan komunikasi, jika akan dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Diharapkan kedepan tidak ada lagi kelangkaan pupuk di wilayah Blitar Selatan,” pungkas Politisi dari PKB ini. (ais)
.jpg)
.jpg)
