Risma dan Faida Tak Hadir Saat Pembagian DIPA

Surabaya – Ada dua kepala daerah yang menjadi sorotan saat PemerintahProvinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) membagikan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Grand City, Jumat(22/11). Dua kepala daerah itu yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini danBupati Jember Faida. Pasalnya, sejak awal sampai akhir acara mereka tidaktampak.

Uniknya, Tri Rismaharini baru muncul di lokasi acara setelahacara usai tepatnya setelah sholat Jumat. Risma datang didampingi Asisten Ekonomidan Pembangunan Kota Surabaya Ikhsan. Mereka langsung menuju ruang transitGubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Sementara sampai akhir acara Faidatidak hadir.

Menanggapi kepala daerah yang tak hadir, Gubernur Khofifahmenandaskan seharusnya bupati atau wali kota bisa menyempatkan diri untukhadir. Pasalnya ada beberapa pesan yang disampaikan untuk penguatan pembangunandaerah.

"Ini kan ada komitmen, tanggung jawab dan ada prosesyang bisa membangun kebersamaan di antara kita semua. Ini bukan duit kecil,kalau datang seperti ini, maka komitmen itu akan terbangun lebih kuat, bahwapastikan ini pesan presiden harus deliver (tersampaikan), pastikan ini ada limaprioritas program nasional yang itu bisa terkonfirmasi pada lurah dandesa," pungkas Khofifah.

Khofifah menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo kalau ber-whatsappdan SMS tidak cukup hanya send (terkirim) saja melainkan juga harus deliver (tersampaikan)pada orangnya. Lebih lanjut dia menjelaskan, pada panyaluran DIPA tidak hanyasekedar dikirim dan diterima oleh kepala daerah saja, namun juga harusdipastikan sampai ke penerima manfaat dan di dalamnya termasuk dana desa.

Gubernur wanita pertama di Jatim ini menandaskan bahwapenyampaian DIPA tersebut terbilang penting. Pasalnya  pembagian ini menyangkut berbagai pengaturananggaran dalam pembangunan daerah. Oleh karenanya, setiap kepala daerahdiwajibkan mengambil  DIPA tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jatim menerima alokasi dana DIPAdan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 mencapai Rp79,3 triliun. Anggarandiserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jatim KhofifahIndar Parawansa di Istana Negara, Kamis (14/11).

Anggaran tersebut merupakan dana alokasi transfer ke 38 kabupatenkota di Jawa Timur. Diantara yang menerima diatas dua triliun adalahBojonegoro, Surabaya, Bayuwangi, Jember, kabupaten Pasuruan, kabupaten Malang,kabupaten Kediri dan kabupaten Mojokerto.

Pada tahun 2020, Pemprov Jatim sendiri mendapatkan alokasiRp 15,7 triliun. Anggaran tersebut sebagian besar diperuntukkan program yangterkait pembangunan sumberdaya manusia baik pendidikan maupun kesehatan sertapembangunan infrastruktur. (sur)