Surabaya - DPRD Jatim meminta pembelajaran di masa pandemi ini supaya tetap mengutamakan kesehatan. Untuk itu harus ada format tepat supaya siswa tetap bisa belajar dan terhindar dari paparan covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan pembelajaran tingkat SMK memang membutuhkan frekuensi pertemuan langsung yang lebih tinggi, karena ada praktek yang tidak bisa dilakukan melalui metode daring.
“Tapi ketika itu zona merah, maka resistensinya sangat tinggi. Maka saya lebih baik menunda, toh ada cara lain dengan daring waulapun hasilnya belum maksimal, efektif, dan efesien,” katanya.
Anik juga menandaskan, langkah lain yang perlu dilakukanpemerintah diantaranya pada sisi pengawasan. Dia mengharapkan, pada kondisi pandemiseperti ini, maka perlu peningkatan pengawasan dengan melakukan pengawasanlangsung pada sekolah. Terlebih saat ini, semua orang paranoid, untuk itu perluadanya penegakan protokol kesehatan secara ketat. “Ketika tidak ada pengawasanlangsung, maka sama halnya dengan bohong,” tandasnya.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini jugamenandaskan bahwa untuk melakukan pembelajaran secara langsung maka juga harus dipastikankesiapan infrastruktur protokol kesehatan sekolah yang bersangkutan, apakahsudah memenuhi atau belum. Setidaknya, setiap sekolah harus memenuhi saranaprasarana 3 M yaitu menggunakan maker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Disisi lain, Anik juga menekankan adanya 3 T yaitu testing, tracing,dan treatment. “3 T itu bagi saya yang wajib harus dilakukan. Kalau memang masyarakattidak mampu menjangkau tes, tentu kewajiban negara dalam hal ini bisa sharing dengan kabupaten, kota, dan Provinsi.Maka disinilah fungsi pengawasan dari Dinas Pendidikan sampai pada kecamatan,dan ini benar-benar menjamin bahwa pengawasan langsung ke dunia pendidikan itudilakukan,” tegasnya.
Politisi dari dapil Sidoarjo ini menyatakan dukunganterhadap format pendidikan yang saat ini diterapkan. Sebab, lanjutnya,berdasarkan fakta bahwa KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dengan pola daring masihbelum efektif, sehingga perlu dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. “Tentuada sanksi yang ditegakkan dan itu harus ada pakta integritas dari orang tuayaitu menjamin anaknya memang sehat dan ini harus difasilitasi daerah dengan rapidtest,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, HikmahBafaqih mengatakan sebetulnya di masa pandemi tidak ingin ada kelaster baruuntuk sekolah. Langkah dengan mengatur KBM tatap muka langsung yang hanyamelibatkan sebagian siswa. Untuk itu, lanjutnya, pihak sekolah juga harus pintar-pintarmendesain kurikulum pada masa daring seperti saat ini.
Sayang beberapa kendala dari system daring ini masih seringditemui, seperti ketidakcocokan system daring untuk semua tempat dan sekolah.Sebab untuk daerah daerah tertentu kondisi sinyal ponselnya ada yang burukbahkan tidak ada sinyal.
“Ada banyak problem-problem yang berkembang di lapangan, itu harus ditangkap dan direspon oleh pihak sekolah. Sehingga apapun caranya pembelajaran bisa dilakukan sekalipun memang target capaian kompetensi tentu tidak bisa disamakan dengan di masa sebelum pendemi. Tidak perlu dituntut terlalu jauh seperti di target kompetensi,” katanya. (ufi)
.jpg)
.jpg)
