Surabaya – Musim kemarau sudah membuat beberapa daerah di Jatim mengalami kekerigan. Untuk itu, DPRD Jatim berharap pada pemerintah untuk meningkatkan mitigasi bencana kekeringan supaya tidak semakin parah kedepannya nanti.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, mengatakan bahwa secara alamiah kekeringan itu bisa terjadi karena pemanasan global. “Menurut kajian kawan-kawan yang konsen di lingkungan, ya terlampau cepat (terjadi kekeringan). Ada proses dimana titik air terlalu dalam. Kemudian, untuk mendapatkan air bersih menjadi sangat mahal, tidak cukup dengan pompa rumahan, tetapi dibutuhkan pompa dengan kapasitas besar yang tentu tidak semua tempat mampu mengupayakan,” katanya, Senin (21/9/2020).
Terkait dengan kondisi ini, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa mitigasi dari pemerintah terkait perubahan iklim dan juga yang lainnya masih kurang. Mitigasi itu kaitannya dengan bagaimana membaca bahwa perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan dan mestinya ditangani lebih cepat.
Dia menandaskan, saat ini ada kesan bahwa upaya yang dilakukan lebih pada fase tanggap darurat ketika terjadi bencana kekeringan. Diantaranya dengan mengirimkan suplai air bersih dan makanan. Namun demikian, lanjut Hikmah, hal itu tidak salah dan jelas harus dilakukan.
“Hanya kalau setiap tahun kita meresponnya di fase tanggapdarurat, sampai kapan kita akan berkejaran dengan kemungkinan banyaknya lagikerusakan lingkungan, semakin lama nantiakan semakin berat beban kerja di fase tanggap darurat, apabila soal-soal yanglebih ke hulu tidak tertangani,” tandasnya.
Inisiatif-inisiatif untuk menyelamatkan lingkungan itu bagian dari upaya mitigasi yang menurut Hikmah kurang begitu populer. Banyaknya kegiatan tanam sejuta pohon hanya sebagai ceremony dan belum menjadi tradisi rumah tangga. Diantarnya tradisi itu seperti satu kelahiran anak, satu pohon ditanam; sekian kali pohon ditebang untuk bikin rumah, sekian kali pula pohon harus ditanam untuk mengembalikan ekosistem. “Kesadaran seperti itu kan sudah tidak ada lagi hari ini,” tandasnya.
Untuk itu, Hikmah meminta pemerintah harus semakin giat melakukanmitigasi ke masyarakat. Mitigasi berupa edukasi membangun awareness tentang pentingnya tindakan mitigasi itu sendiri.Kemudian yang kedua, memfasilitasi proses menanam kembali untuk menyelamatkanmata air, menanami mata air dengan pohon-pohon besar yang mempunyai akar-akar bagusdan sebagainya.
Kemudian, harus ada ketepatan di mana pohon harus ditanam. Jenis tanaman yang ditanam juga harus betul-betul bisa meningkatkan air. Semua itu tidak bisa hanya dengan gerakan ceremony pemerintah dan menggerakkan masyarakat sesaat. Namun, harus menjadi tradisi seperti yang dilakukan nenek moyang dulu, dimana satu kelahiran maka satu pohon ditanam, satu keluarga baru maka ada satu pohon ditanam. “Alangkah baiknya itu kembali dihidupkan,” paparnya.
Untuk melakukan edukasi mitigasi ini, maka harus dilakukan oleh lintas sektor, tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga Dinas Pendididikan dan yang lainnya. Hikmah menandaskan, Dinas Pendidikan seharusnya bisa mengupayakan lebih banyak sekolah Adiwiyata, bahkan seharusnya semua sekolah menjadi sekolah Adiwiyata yang kemudian menularkan sikap cinta lingkungan untuk menjadi perilaku keseharian di rumah.
“Ini kalau sekedar sekolahnya yang Adiwiyata, muridnya tidakterbangun perilaku cinta lingkungan, itu ya berarti belum Adiwiyata sesungguhnya.Dan kalau satu kabupaten hanya ada 5 sampai 7 sekolah Adiwiyata, maka di lingkungannyaitu belum Adiwiyata,” tandasnya.
Untuk menumbuhkan sekolah Adiwiyata, tentunya membutuhkan inisiatifdari kepala sekolah dan guru yang memang pro-lingkungan. “Setidaknya, muridjuga diajak untuk sadar tentang manfaat pohon, kemudian mencari mata air yang kering,mencari sumber mata air yang mati untuk ditanami dan dipelihara tumbuhannya, sepertiitu yang harus ditumbuhkan,” pungkas Hikmah.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto mengharapkan BPBD Jatim terus berupaya mengendalikan kekeringan. “Saya rasa sudah dilakukan pemetaan untuk itu, tapi lagi-lagi ya memang kita tidak bisa berharap seluruh wilayah bisa ter-cover, lagi-lagi karena keterbatasan,” katanya.
Dia juga menandaskan bahwa selama ini dari sisi infrastrukturpemerintah sudah berupaya menyiapkan sumur pompa, tetapi memang tidak bisadianggarkan secara serentak untuk seluruh wilayah yang mengalami kekeringan. Pengadaansumur pompa ini dilakukan setiap tahun secara bertahap supaya mampu memenuhi kebutuhanyang diharapkan masyarakat.
“Karena tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dan anggarannyajuga lumayan besar maka solusinya adalah bantuan air bersih dari Provinsi JawaTimur yang dikelola langsung oleh BPBD. Tetapi pemprov tetap mengalokasikan untukpembuatan sumur di wilayah-wilayah yang tingkat kekeringan permanen,”tandasnya.
Untuk pengadaan sumur pompa ini sudah dilakukan hampir di semua daerah, seperti Banyuwangi, Kediri, Blitar dan lainnya, namun jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya. Kuswanto menandaskan bahwa pengadaan itu akan dilakukan bertahap melalui pemetaan yang sudah dibuat Pemprov. (ufi)
.jpg)
.jpg)
