Wakil Ketua DPRD Jatim: Kepastian Ketersediaan Stok BBM Harus Diikuti Kelancaran Penyaluran ke SPBU

SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mengingatkan pentingnya peningkatan pengawasan distribusi Pertalite di seluruh wilayah Jawa Timur. Kepastian ketersediaan stok BBM harus diikuti kelancaran penyaluran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan tidak memicu kepanikan.

“Jangan sampai ketersediaan stok di tingkat pusat atau terminal besar terhambat distribusinya saat sampai di tangan masyarakat,” ungkap Blegur, Minggu (25/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Blegur menyusul rapat pengendalian dan pemantauan kelancaran penyaluran energi yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, beberapa hari lalu. Dalam rapat itu, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan stok BBM di Jawa Timur, khususnya Pertalite.

Menurut Politisi Golkar tersebut, kelancaran distribusi energi menjadi faktor penting untuk menjaga aktivitas ekonomi regional dan sektor logistik di Jawa Timur. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi hambatan penyaluran di tingkat SPBU ketika stok masih tersedia di tingkat pusat atau terminal.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, stok Pertalite tercatat sekitar 35 ribu kiloliter (KL), Pertamax sekitar 10 ribu KL, dan Biosolar sekitar 35 ribu KL. Proyeksi ketersediaan pasokan selama periode berjalan diperkirakan mencapai 145–150 ribu KL untuk Pertalite, 110–115 ribu KL untuk Pertamax, serta 140–160 ribu KL untuk Biosolar.

Pertamina Patra Niaga menyatakan akan mengoptimalkan jalur distribusi melalui laut, darat, dan pipa, termasuk dukungan pasokan dari wilayah penyangga seperti Jawa Tengah, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat Jawa Timur terpenuhi secara merata.

Selain ketahanan energi, Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim tersebut turut menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan di Jawa Timur sejauh ini terpantau aman dan terkendali sehingga perlu dipertahankan melalui sinergi antarpemangku kepentingan.

“Ketahanan pangan kita di Jatim sejauh ini terpantau aman dan terkendali. Ketersediaan komoditas pangan pokok yang stabil harus terus dijaga melalui sinergi kuat antara pemerintah, legislatif, dan para pemangku kepentingan, sehingga ketahanan energi dan ketahanan pangan dapat berjalan beriringan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi