SURABAYA (Lentera) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori terbaik tingkat kota wilayah Jawa-Bali dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diberikan atas pelaksanaan berbagai program untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penghargaan tersebut diserahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Penyerahan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Kota Surabaya, Vykka Anggradevi Kusuma, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil pelaksanaan tujuh program unggulan TPAKD sepanjang 2025.
Program-program itu mencakup perluasan akses pembiayaan, perlindungan pekerja, pemberdayaan UMKM, edukasi investasi, hingga digitalisasi transaksi.
“Secara resmi pemkot menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 Tingkat Kota untuk wilayah Jawa-Bali. Tim ini bertugas memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada warga Surabaya,” kata Vykka, Jumat (23/10/2026).
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut berjalan seiring dengan capaian sejumlah indikator pembangunan Kota Surabaya pada 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,87 persen, melampaui target 5,77 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 85,65, lebih tinggi daripada target 85,26. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat 3,56 persen, di bawah target 3,9 persen.
Tujuh program unggulan TPAKD Surabaya meliputi Satu Data Surabaya, PASTI LAKU, perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) PUSPITA, Program Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN), Galeri Investasi Pasar Modal, serta digitalisasi pembayaran melalui Kartu Identitas Anak (KATEPAY) dan Simpanan Pelajar (Simpel).
Ia menjelaskan, program Satu Data Surabaya memperkuat infrastruktur digital melalui pemanfaatan aplikasi, situs web, dan sistem data terpadu. Sistem ini digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi serta penyaluran bantuan sosial.
Sementara itu, PASTI LAKU menyediakan asistensi, pendampingan, literasi, dan edukasi akses keuangan bagi masyarakat serta pelaku usaha. Pemkot juga memberikan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja, pengemudi ojek daring, dan warga yang bertugas melayani masyarakat. Program perlindungan tersebut tercatat mencakup 99.724 peserta.
Di sektor pembiayaan, program PUSPITA melalui PT BPR Surya Artha Utama telah menjangkau 2.138 debitur. Pemkot juga menawarkan pembiayaan berbunga rendah untuk mendukung pengembangan UMKM, yakni PUSPITA dengan bunga 3 persen per tahun dan Si-Kumis dengan bunga 5 persen per tahun.
Adapun program PEKEN menjadi salah satu sarana pemasaran digital bagi produk UMKM lokal melalui laman peken.surabaya.go.id. Hingga akhir 2025, platform tersebut melibatkan 5.734 UMKM dengan omzet mencapai Rp216 miliar.
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi, Pemkot Surabaya juga menyediakan Galeri Investasi Pasar Modal di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. "Fasilitas ini menjadi sarana edukasi sekaligus pengenalan investasi yang legal kepada masyarakat," jelasnya.
Di sisi pembayaran digital, program KATEPAY dan Simpel mencatat nilai transaksi atau simpanan sekitar Rp158 miliar. Selain itu, pemkot memberikan dukungan kepada kelompok berpenghasilan rendah melalui bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD.
Vykka mengatakan, pelaksanaan program tersebut melibatkan kerja sama Pemkot Surabaya, OJK, dan lembaga jasa keuangan. Sasaran edukasi keuangan tidak hanya pelaku UMKM, tetapi juga pelajar dan kelompok perempuan.
“Dalam hal ini pemkot bersama OJK dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bersinergi dalam upaya memberikan literasi dan inklusi keuangan ke sekolah-sekolah, UMKM sampai kelompok perempuan,” ujarnya.
Pada 2026, Pemkot Surabaya berencana melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus memperluas digitalisasi layanan. Salah satunya melalui penguatan basis data dan literasi keuangan lewat program SOMASI PINJOL.
Pemkot juga menyiapkan program baru berupa digitalisasi pembayaran parkir, pajak, dan retribusi, serta pengembangan ekosistem digital untuk pasar tradisional dan sektor pariwisata.
"Keberlanjutan program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga meningkatkan pemanfaatannya secara aman dan produktif, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM," tutupnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
Post a comment