BANYUWANGI (Lentera) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Bambang Haryo Soekaertono menyoroti antrean belasan kilometer, akibat kurang optimalnya pelayanan dermaga di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).
"Kami menegaskan terjadinya kemacetan berkepanjangan ini bukan karena kekurangan kapal, tapi karena kekurangan dermaga," ujar Bambang dalam keterangannya di Banyuwangi mengutip Antara, Rabu (30/9/2026).
Ia menyebutkan, sampai dengan sekarang ini jumlah kapal yang bisa beroperasi hanya sekitar 28 kapal dari 58 kapal pada saat sebelum revitalisasi dermaga, dan dengan adanya revitalisasi dermaga kapal yang bisa beroperasi berkurang menjadi hanya 24 kapal.
Jadi, lanjutnya, saat masyarakat terjebak kemacetan parah dan ironisnya kapal yang beroperasi hanya bisa sekitar 40 persen dari jumlah kapal keseluruhan, bukan karena rusak tetapi karena keterbatasan dermaga.
Bambang mengaku, prihatin dan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaklancaran atau terhambatnya penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk, yang mengakibatkan antrean panjang yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, dari sektor industri dan pariwisata.
"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan angkutan penyeberangan mulai dari regulator KSOP, BPTD dan ASDP beserta DPRD Banyuwangi, termasuk asosiasi pengusaha penyeberangan Gapasdap, Aptrindo, perwakilan Dishub Jatim, untuk mencari solusi kemacetan akibat kurangnya dermaga, baik di Ketapang maupun Gilimanuk," tandasnya.
Ia mengatakan, membahas dan mencari solusi konkret menjadi penting, mengingat saat ini ada perbaikan peningkatan kapasitas Dermaga MB V Ketapang serta Dermaga II di Gilimanuk.
Sehingga kondisi kekurangan dermaga masih ditambah dengan penurunan kapasitas produksi sekitar 20 persen, akibat perbaikan peningkatan kapasitas dermaga. Kondisi itu membuat antrean kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk berkepanjangan.
"Dermaga ini adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pengelola kepelabuhanan, PT ASDP Indonesia Ferry," kata anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu.
Bambang mengatakan, telah mengusulkan percepatan bongkar muat kapal yang sebelumnya 35 menit dipangkas menjadi 15 menit untuk meningkatkan kapasitas angkutan.
"Alhamdulillah seluruh perusahaan pelayaran menyanggupi percepatan tersebut, sehingga jumlah trip dan kapasitas muat bisa bertambah sekitar 50 persen," kata Bambang.
Dia menambahkan, juga menyarankan mengenai Dermaga Bulusan yang dikelola oleh Pemprov Jatim agar segera dilakukan revitalisasi, termasuk tiang pancang dolphin yang saat ini roboh untuk ditegakkan.
Pelaksanaannya dipercepat oleh PT ASDP Indonesia Ferry, sehingga Dermaga Bulusan bisa dipakai untuk operasional kapal, jadi tidak perlu menunggu proses pengerjaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Banyuwangi, Nurjatim mengatakan saat ini antrean kendaraan logistik menuju Pelabuhan Ketapang mulai berkurang dibandingkan tiga hari lalu.
"Alhamdulillah saat ini antrean kendaraan sebelumnya 12 kilometer, mulai terurai menyusut tinggal sekitar 4 kilometer karena kerja keras dari semua pihak termasuk pengusaha pelayaran yang telah mempercepat proses bongkar muatnya dari sebelumnya 35menit menjadi 15-20menit sesuai dengan usulan Pak Bambang Haryo Soekaertono, saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang," katanya.
"Kami sampaikan apresiasi kepada semua 'stakeholder' terkait dalam sinergi kerja kerasnya dalam pelaksanaan percepatan pengurai kemacetan ini dan terimakasih banyak atas arahan masukan dan perhatian yang luar biasa dari Pak Bambang," imbuh Nurjatim.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
Post a comment