SURABAYA (Lentera) -Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga menghasilkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027 saat Rapat Paripurna, Selas (29/9/2026).
PKS memberikan sejumlah catatan mulai dari target pertumbuhan ekonomi, pinjaman daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), belanja pelayanan dasar, hingga pembangunan infrastruktur.
Salah satu yang menjadi perhatian PKS adalah target pertumbuhan ekonomi Surabaya dalam RKPD dan RAPBD 2027 yang dipatok 5,84 persen. Menurut PKS, angka tersebut masih berada di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.
Fraksi PKS juga membandingkannya dengan pertumbuhan ekonomi Surabaya sebesar 5,87 persen pada 2025 serta pertumbuhan 7,28 persen pada triwulan I 2026.
Karena itu, PKS meminta Pemkot Surabaya menjelaskan strategi yang disiapkan agar APBD 2027 benar-benar mendukung tema kebijakan fiskal nasional 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”.
“APBD 2027 bukan hanya sekadar menjawab berapa anggaran yang dialokasikan, tetapi juga harus menjawab apa hasil dan dampak yang dihasilkan,” kata Aning.
Dampak tersebut, menurut PKS, harus terlihat dalam pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil, penurunan kemiskinan berbasis wilayah, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan.
PKS juga memberikan catatan khusus terhadap rencana penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah sebesar Rp1,318 triliun.
Fraksi PKS meminta Pemkot menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan pinjaman dengan memperhatikan realisasi pinjaman tahun sebelumnya serta kemampuan daerah membayar cicilan pokok dan bunga utang.
Selain itu, PKS mendorong Pemkot Surabaya menjalankan ketentuan publikasi informasi pembiayaan utang daerah secara berkala. "Keterbukaan informasi penting karena pembayaran pokok dan bunga utang pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak," tuturnya.
Pada sisi pendapatan, PKS menyoroti target PAD 2027 yang ditetapkan sebesar Rp8,41 triliun. Dari jumlah tersebut, target pajak daerah mencapai Rp6,758 triliun. Angka itu hanya meningkat sekitar 1,41 persen dibandingkan target dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp6,664 triliun.
"Apakah kenaikan yang relatif terbatas tersebut menunjukkan belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah," ucapnya.
Fraksi PKS meminta Pemkot menjelaskan inovasi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman.
Pengawasan terhadap objek pajak di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dinilai perlu diperkuat. Begitu pula pengawasan pajak parkir digital terhadap objek pajak yang pemungutannya bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
PKS juga meminta Pemkot mengevaluasi efektivitas digitalisasi retribusi parkir yang diterapkan pada 2026. Menurut fraksi, perbaikan tata kelola, transparansi, serta rekonsiliasi transaksi antara Dinas Perhubungan dan juru parkir diperlukan agar penerimaan retribusi parkir dapat meningkat.
Di sisi lain, PKS mengapresiasi target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp230,93 miliar. Angka tersebut meningkat 15,79 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp199,45 miliar.
"Peningkatan tersebut perlu diikuti dengan reformasi pengelolaan BUMD, termasuk menghadirkan jajaran dewan pengawas dan direksi yang kredibel, memperbaiki tata kelola perusahaan, serta mendorong inovasi layanan," jelasnya.
Disamping itu, Fraksi PKS menyoroti rencana belanja daerah 2027 sebesar Rp12,628 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp255,45 miliar atau 1,98 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp12,883 triliun.
PKS mengingatkan agar penurunan belanja tidak berdampak pada sektor wajib maupun program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami juga meminta anggaran 2027 bisa untuk menyelesaikan pembangunan sekolah baru SD dan SMP negeri, perbaikan gedung sekolah, serta peningkatan layanan puskesmas dan puskesmas pembantu," tuturnya.
Tak hanya itu, persoalan administrasi desil yang berdampak pada akses bantuan pendidikan juga menjadi perhatian PKS. Pasalnya, masih terdapat masyarakat yang mengalami kendala menerima bantuan beasiswa kuliah maupun bantuan bagi siswa SMA akibat persoalan administrasi desil.
Dalam dokumen RKPD 2027 disebutkan sejumlah persoalan yang muncul berdasarkan data AI pada 2026, antara lain parkir liar, banjir, sampah liar, keamanan ruang jalan, jalan rusak, kemacetan lokal, dan pelayanan SPMB.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui inspeksi mendadak atau respons terhadap isu yang sedang viral. Pemerintah perlu menunjukkan perubahan berbasis data serta mengukur dampak program yang dibiayai APBD.
“APBD 2027 tidak hanya berkutat menjawab masalah viral di atas dengan sidak saja, tapi juga perubahan berbasis bukti/data dan dampak apa saja yang bisa dihasilkan,” ungkapnya.
Dalam sektor infrastruktur, PKS mengapresiasi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai 49,31 persen. Namun, alokasi tersebut diminta benar-benar berdampak terhadap pemerataan pembangunan.
Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan jumlah dan rute transportasi publik, termasuk Suroboyo Bus dan feeder Wirawiri Suroboyo, sebagai bagian dari upaya mengatasi kemacetan.
"Pengurangan titik banjir dan genangan serta pembenahan layanan persampahan juga dinilai harus menjadi sasaran utama belanja infrastruktur pada 2027," tutupnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment