SURABAYA (Lentera)- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah menargetkan 71.744 satuan pendidikan untuk mendapatkan program revitalisasi pada 2027.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah sekitar 6.000 satuan pendidikan, terutama untuk mengakomodasi sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.
“Prioritas kami tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” ujar Mu'ti saat menghadiri kegiatan Penguatan Implementasi Program Prioritas dan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Minggu (27/9/2026).
Mu'ti menjelaskan, mekanisme pelaksanaan program revitalisasi pada 2027 masih sama dengan tahun sebelumnya. Program dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar satuan pendidikan dapat menjalankan program sesuai ketentuan. Pendampingan tidak hanya dibutuhkan dalam proses koordinasi, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan berjalan secara akuntabel.
“Kami mengharapkan para kepala dinas dan kepala daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, baik dari sisi keuangan maupun pembangunan fisik. Berdasarkan keterangan Kemendikdasmen, pemerintah juga menargetkan perluasan program revitalisasi hingga mencakup 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Dengan perluasan tersebut, jumlah satuan pendidikan yang telah mendapatkan revitalisasi diharapkan mendekati 200.000 sekolah.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan yang memiliki kebutuhan mendesak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, Jatim telah mengusulkan 172 satuan pendidikan untuk mendapatkan program revitalisasi pada 2027. Usulan tersebut terdiri atas 100 SMK, 24 SMA dan 48 SLB.
Menurut Aries, pengusulan dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Sebelum dilakukan asesmen, sekolah terlebih dahulu menyampaikan data dan kondisi sarana prasarana kepada Dindik Jatim.
“Jumlah ini memang membutuhkan program revitalisasi. Setelah dilakukan asesmen lapangan, terdapat sekolah dengan kondisi ruang kelas yang tidak dapat digunakan sehingga membutuhkan kelas baru,” ujarnya.
Aries mengatakan, pembangunan ruang kelas baru tidak cukup jika hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena anggaran tersebut memiliki keterbatasan.
Untuk pengusulan 2027, Dindik Jatim juga memprioritaskan sekolah yang berada di pelosok dan belum tersentuh anggaran revitalisasi.
Sementara untuk pelaksanaan program 2026, Jatim mendapatkan total 673 program revitalisasi satuan pendidikan. Rinciannya terdiri atas 324 untuk SMA, 208 untuk SMK dan 141 untuk SLB.
Aries menyebut alokasi tersebut merupakan hasil asesmen tim Dindik Jatim berdasarkan skala prioritas. Namun, ia mengakui masih terdapat sekolah di Jatim yang mengalami kerusakan berat dan belum mendapatkan alokasi revitalisasi.
“Tapi alhamdulillah, tahun ini ada kuota lagi yang sesegera mungkin sekolah yang status rusak berat bisa mengajukan lagi ke kementerian. Mudah-mudahan masih bisa dapat sekolah yang membutuhkan perbaikan. Tapi ini juga tergantung skala prioritas yang diutamakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah dengan kondisi rusak berat. “Tahun ini memang Presiden melalui Kemendikdasmen menginstruksikan tidak boleh lagi ada sekolah rusak berat. Jika di tahun 2026 tidak dapat (program revitalisasi), maka tahun 2027 akan diprioritaskan,” pungkas Aries.
Reporter: Amanah|Editor:Arifin BH
.jpg)
Post a comment