SURABAYA (Lentera) - Penolakan terhadap kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya periode 2026-2030, Akh Muzakki terus disuarakan mahasiswa. Dalam aksi yang digelar Rabu (16/9/2026), mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan yang mencakup persoalan kebijakan kampus, fasilitas, biaya pendidikan hingga transparansi informasi publik.
Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UINSA Surabaya, Fadlurrahman Fazle Purwardana, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penolakan mahasiswa terhadap kepemimpinan Muzakki.
"Kami menolak dan mengecam, dan kami juga ingin menurunkan secara hormat, secara pribadi dari Prof Muzakki ini kemudian turun jadi Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya," ujarnya, Rabu (16/9/2026).
Menurut Fadlurrahman, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang dinilai tidak berpihak kepada mahasiswa. Ia juga menyebut adanya keberatan dari sejumlah dosen terhadap kepemimpinan rektor, namun aspirasi tersebut disebut tidak seluruhnya disampaikan secara terbuka karena kekhawatiran terhadap karier.
Salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa adalah pergantian pimpinan di lingkungan kampus. Ia menyinggung pencopotan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora (FAHUM) yang disebut terjadi secara sepihak.
"Kenapa seorang rektor yang seharusnya bisa menaungi, mengayomi teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman di kampus, kemudian melakukan hal yang seperti itu," katanya.
Mahasiswa juga mempersoalkan kebijakan penggunaan fasilitas kampus. Menurut Fadlurrahman, organisasi mahasiswa harus menyisihkan sebagian dana kegiatan untuk menyewa tempat seperti Sport Center atau gedung melalui Pusat Bisnis.
"Ini kan jelas sekali adanya komersialisasi pendidikan. Kebijakan-kebijakan Beliau yang kemudian nirempati terhadap mahasiswa. Itu yang kemudian meresahkan kami," ungkapnya.
Selain persoalan internal kampus, mahasiswa turut menyoroti dugaan kasus pungutan liar atau suap di lingkungan Kopertais Wilayah IV yang disebut melibatkan Rektor UINSA sebagai terlapor. Fadlurrahman mengatakan persoalan tersebut turut memperkuat alasan mahasiswa menggelar aksi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa berharap dapat berdialog langsung dengan Muzakki. Namun, menurut Fadlurrahman, rektor tidak menemui massa aksi. "Kami harapkan Prof Muzakki datang secara langsung. Namun nyatanya tidak," ujarnya.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa Muzakki sedang berada di Jombang bersama Dirjen Kementerian Agama. Mahasiswa, kata dia, belum memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai agenda tersebut.
Fadlurrahman menegaskan mahasiswa akan tetap bertahan dan berjaga hingga rektor datang untuk menemui mereka. "Kami akan tetap bertahan dan kita akan tetap bergandengan untuk berjaga sampai beliau datang," tegasnya.
Adapun delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut:
Pertama, mahasiswa meminta Muzakki mundur dari jabatan Rektor UINSA atau dicopot dari jabatannya.
Kedua, mahasiswa mendesak pimpinan UINSA memberikan pernyataan publik terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebut baru terbentuk pada 2025. Mahasiswa mempersoalkan keterbukaan informasi di lingkungan kampus dan menyebut kondisi tersebut mengindikasikan adanya dugaan korupsi.
Ketiga, mahasiswa meminta kasus di Kopertais Wilayah IV yang melibatkan Rektor UINSA sebagai terlapor diusut hingga tuntas.
Keempat, mahasiswa menuntut adanya klarifikasi sekaligus tenggat waktu terkait keterlambatan pembagian buku, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan jas almamater bagi mahasiswa baru.
Kelima, mahasiswa meminta pertanggungjawaban atas penerimaan mahasiswa baru yang dinilai terlalu banyak dan berdampak pada keterbatasan fasilitas kampus.
Keenam, mahasiswa meminta kebijakan jam malam dihapus karena dinilai tidak mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas nonakademik.
Ketujuh, mahasiswa menuntut pertanggungjawaban terkait kebijakan penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa baru yang mereka nilai belum berpihak kepada mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Kedelapan, mahasiswa meminta mekanisme peminjaman tempat di lingkungan kampus dihapus atau diperbaiki karena dinilai selalu mempersulit kegiatan mahasiswa. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
Post a comment