SURABAYA (Lentera) -Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Anas Karno meminta agar perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa diperluas hingga ke balai Rukun Warga.
Hal itu disampaikan saat turun langsung meninjau pelayanan yang digelar di Jalan Panjang Jiwo Gang Besar Nomor 04, Rabu (9/9/2026) malam.
Dalam kunjungannya, Anas melihat proses pelayanan sekaligus berdialog dengan warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Sejumlah warga mengaku terbantu karena tidak perlu datang ke kantor pelayanan untuk mengurus administrasi kependudukan.
“Sangat membantu. Lokasinya dekat dengan rumah, jadi kami lebih mudah mengurusnya. Apalagi kalau ada petugas yang membantu prosesnya, warga yang belum paham teknologi juga merasa lebih terbantu,” ujar salah seorang warga dikutip Kamis (10/9/2026).
Anas menilai respons warga tersebut menunjukkan bahwa pola pelayanan yang mendatangi masyarakat masih dibutuhkan, terutama di tengah upaya pemerintah mendorong digitalisasi administrasi kependudukan.
“Saya sengaja datang langsung ke lokasi untuk melihat bagaimana pelayanan ini dirasakan warga. Ternyata masyarakat sangat terbantu ketika pelayanan didekatkan kepada mereka. Ini yang harus kita dorong terus,” kata Anas.
Legislator PDI Perjuangan itu mengingatkan agar transformasi digital tidak hanya berorientasi pada pembangunan sistem atau aplikasi. Digitalisasi, menurutnya, harus benar-benar mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan.
“Digitalisasi jangan sampai bikin jarak dengan masyarakat. Jangan sampai warga yang tidak terbiasa dengan teknologi justru kesulitan. Teknologi harus membuat pelayanan semakin dekat, cepat dan sederhana,” tuturnya.
Menurut Anas, layanan jemput bola menjadi salah satu cara untuk memastikan transformasi digital berlangsung secara inklusif. Pola tersebut dinilai penting bagi warga lanjut usia, masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, maupun warga yang kesulitan meluangkan waktu untuk datang ke kantor pelayanan.
Untuk itu, ia mendorong agar layanan serupa tidak berhenti di tingkat kelurahan. Menurutnya, Balai RW dan titik-titik pelayanan yang berada lebih dekat dengan permukiman dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan.
“Kalau bisa pemerintah yang mendatangi warga. Jangan selalu warga yang harus mencari pelayanan. Ketika pelayanan hadir di tengah masyarakat, manfaatnya langsung terasa,” ujarnya.
Selain memantau layanan IKD, Anas juga mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan Kelurahan Panjang Jiwo, salah satunya KUPAT MAMAH (KUnjungan di temPAT MAsalah tanAH).
Ia menilai inovasi di tingkat kelurahan memiliki posisi penting karena kelurahan menjadi salah satu titik layanan pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan hanya sistemnya canggih, tetapi apakah warga merasa dimudahkan. Kalau warga bisa dilayani lebih dekat, lebih cepat dan lebih sederhana, berarti pemerintah benar-benar hadir,” pungkas Anas.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment