Ketua DPC Demokrat Gresik: Berkoalisi Bukan Berarti Diam Saat Kebijakan Pemerintah Keliru

SURABAYA (Lentera) – Ketua DPC Demokrat Gresik, M. Samwil, menegaskan bahwa berkoalisi dengan pemerintah tidak berarti partainya harus membenarkan seluruh kebijakan yang dijalankan.

Menurut Samwil, kader Demokrat justru harus tetap kritis apabila menemukan kebijakan yang dinilai keliru atau tidak berpihak kepada rakyat. Sikap tersebut dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah.

“Menurut saya yang disampaikan oleh Ketua Umum itu sama dengan yang ada di Al-Quran. Walaupun kita menjadi pendorong penguat daripada koalisi, tapi jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan, kita harus kritis. Itu namanya berkoalisi, mengingatkan,” ungkap Samwil, Rabu (09/09/2026).

Samwil menjelaskan, pesan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Bimbingan Teknis yang digelar di Jakarta menekankan pentingnya seluruh kader berada dalam satu komando.

Ia menilai sikap kritis terhadap pemerintah bukan bentuk perlawanan terhadap koalisi. Sebaliknya, kritik diperlukan agar program pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.

“Kalau berkoalisi terus salah diteruskan saja kita tidak mengingatkan, itu bukan berkoalisi. Jadi koalisi ini adalah kalau baik, kita ikuti semua berbondong-bondong berjuang untuk meneruskan program yang baik-baik terutama yang berkenaan dengan kepentingan rakyat. Tetapi jika salah, cara berkoalisi bukan diem, tetapi menyampaikan, mengingatkan bahwa ini adalah salah,” tegasnya.

Samwil yang juga Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menegaskan, kader Demokrat di legislatif maupun eksekutif tetap diminta menyukseskan program-program pemerintah. Namun, dukungan tersebut tidak berlaku ketika terdapat program yang dinilai tidak prorakyat.

“Ketua umum meminta agar kader mensukseskan program pemerintah, baik yang di legislatif,” ujarnya.

Menurut dia, fungsi pengawasan di legislatif tetap harus dijalankan, termasuk ketika terdapat program pemerintah yang dinilai menyimpang dari kepentingan masyarakat.

“Maka seharusnya kita harus berani, bersuara bahwa program ini adalah tidak prorakyat. Harus di-drop,” tegasnya.

Sebaliknya, Samwil meminta kader Demokrat memberikan dukungan maksimal terhadap program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Program-program yang bermanfaat untuk rakyat, kita harus memaksimalkan program tersebut, sehingga betul-betul dan dikawal betul-betul sampai kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi