JAKARTA (Lentera) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago menyebut ada beberapa orang yang ditangkap dan ditahan untuk diperiksa, menjelang aksi 27 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Djamari usai melakukan kegiatan jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya, Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
"Kapolda menyampaikan kepada saya dari sejak tadi malam itu dilakukan bahwa ada beberapa orang yang sudah kita periksa, yang kita tahan untuk sementara untuk itu," kata Djamari kepada wartawan mengutip CNN Indonesia.
Meski begitu, Djamari belum membeberkan secara detil terkait jumlah serta identitas orang yang ditangkap aparat kepolisian jelang aksi demo tersebut.
"Berapa orang yang sudah kita periksa? Ada. Mungkin nanti mungkin Kapolda akan menyampaikannya secara pers begitu ya. Pernyataan pers ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda," ungkapnya.
Djamari menyebut, aksi demo untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebuah hal yang biasa. Ia pun memastikan, aparat keamanan siap mengawal masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam aksi demo di depan Gedung DPR/MPR hari ini.
Disampaikan Djamari, jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya juga akan mengantisipasi jika ada pihak penyusup dalam aksi demo hari ini. Kata dia, hal ini berkaca pada aksi demo Agustus 2025 lalu.
"Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan," tandasnya.
"Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu," sambungnya.
Selain itu, polisi bakal menerapkan pengetatan pengamanan jalur di Tol Merak-Tangerang guna mengantisipasi pergerakan massa dari luar Pulau Jawa, terutama Sumatra, via jalur darat guna mengikuti aksi 27 Agustus menyampaikan pendapat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Ipda Tri Leksono menjelaskan langkah tersebut dilakukan, menyusul adanya informasi perihal rencana keberangkatan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera menuju Jakarta.
"Infonya dari Lampung dan Sumatera akan ada rencana juga, ada juga pergerakan, makanya kita memperkuat di jalan tol," kata Tri, Rabu (26/8/2026) mengutip CNN Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Selain jalur tol, polisi juga akan melakukan pemeriksaan dan penyekatan di jalur Arteri, khususnya Jalan Raya Serang yang mengarah ke Jakarta.
"Jalan tol, jalan Arteri kita juga akan melakukan penyekatan," ucapnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang juga mengeluarkan surat edaran kepada kepala sekolah jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP negeri dan swasta terkait informasi rencana aksi demonstrasi di Jakarta dan sekitarnya pada Kamis-Jumat (27-28 Agustus 2026).
Kepala Disdik Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar mengatakan surat edaran bernomor B/526/400.3.1/VIII/2026 itu berisi imbauan kepada sekolah agar meminta orang tua atau wali melakukan pendampingan terhadap anak, terutama saat jam kepulangan sekolah.
"Sehubungan dengan beredarnya informasi mengenai rencana pelaksanaan aksi demo yang diprediksi akan berlangsung pada Kamis-Jumat (27-28 Agustus 2026), kami mengeluarkan surat edaran tersebut," kata Wahyudi, Rabu kemarin.
Wahyudi mengatakan, imbauan tersebut dikeluarkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik, khususnya selama perjalanan dari sekolah menuju rumah.
Dalam surat edaran itu, peserta didik mulai dari PAUD hingga SMP diminta dijemput langsung oleh orang tua, wali murid, atau anggota keluarga yang telah dipercaya saat jam pulang sekolah.
Seperti diketahui, sejumlah kelompok masyarakat direncanakan bakal menggelar akso demo di depan Gedung DPR/MPR pada Kamis hari ini. Salah satu elemen yang terlibat yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Sejumlah tuntutan akan disampaikan dalam aksi tersebut, di antaranya mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset hingga penerapan hukuman maksimal termasuk pidana mati bagi koruptor.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
Post a comment