26 August 2026

Get In Touch

Anggota Banggar DPRD Magetan Soroti Usulan Anggaran Perbaikan Toilet SD Rp5 Miliar 

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono. (foto:ist/Kompas.com)
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono. (foto:ist/Kompas.com)

MAGETAN (Lentera) – Rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk perbaikan toilet sekolah dasar (SD) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mendapat sorotan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat. 

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono mempertanyakan, dasar penentuan program yang disebut akan menyasar 235 desa dan kelurahan tersebut. 

Didik menilai, perbaikan toilet seharusnya diprioritaskan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan fasilitas di masing-masing sekolah, bukan dibagi rata berdasarkan wilayah. 

“Menurut saya, program ini tidak didasarkan pada skala prioritas. Dikpora itu kan punya data, sekolah mana yang punya toilet, sekolah mana yang toiletnya rusak. Mestinya didahulukan yang itu,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (25/6/2026) mengutip Kompas.com, Rabu (26/8/2026). 

Didik mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar 90 ruang kelas sekolah negeri yang mengalami kerusakan. Karena itu, ia mempertanyakan tidak adanya alokasi rehabilitasi ruang kelas dalam usulan APBD yang sedang dibahas, sementara perbaikan toilet justru diusulkan. 

“Ini pokoknya satu desa satu. Anggarannya Rp5 miliar. Padahal ada sekitar 90 ruang kelas sekolah negeri yang rusak. Nah, di APBD ini tidak ada usulan renovasi sekolah sama sekali, justru toilet yang diperbaiki,” katanya. 

Menurut Didik, pemerintah daerah mestinya memilah kondisi toilet sekolah berdasarkan tingkat kerusakannya. Sekolah dengan toilet rusak berat, kata dia, seharusnya mendapatkan prioritas dibandingkan sekolah yang fasilitas sanitasinya masih layak. 

“Semua sekolah saya yakin sudah punya toilet. Memang mungkin ada yang rusak. Nah, ini harus dipilah mana yang rusak berat, rusak sedang, belum rusak. Jangan kemudian dipukul rata satu desa dapat jatah satu,” ujarnya. 

Didik juga meminta, pemerintah daerah menjelaskan dasar pembagian lokasi pembangunan atau perbaikan toilet tersebut. Ia khawatir pembagian pekerjaan ke banyak lokasi justru menggeser orientasi anggaran, dari pemenuhan kebutuhan pendidikan. 

“Kalau saya melihat polanya, karena toilet itu nanti anggarannya kecil-kecil, dipecah banyak lokasi. Pendekatannya pendekatan proyek, bagi-bagi proyek, bukan pada kebutuhan dunia pendidikan yang sebenarnya,” ucapnya. 

Meski demikian, Didik menegaskan, Banggar tidak secara otomatis menolak usulan perbaikan toilet. Ia meminta, usulan tersebut dirasionalisasi dengan menggunakan data kondisi sekolah sebagai dasar penentuan prioritas. 

“Di Badan Anggaran kami tidak menolak, tetapi harus dirasionalisasi usulan itu. Dari data Dikpora berapa yang rusak, harus diprioritaskan itu. Ada kebutuhan dasar yang lebih penting,” katanya. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan, Dian Astuti Purwandani menegaskan, anggaran perbaikan toilet tersebut belum menjadi program yang disetujui. 

Menurutnya, usulan tersebut masih dalam pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dikpora hanya menyiapkan data sekolah dan lokasi yang membutuhkan perbaikan sebagai bahan pembahasan anggaran. 

“Ini kan pembahasannya masih berlangsung. Berarti belum ada acc. Hanya masuk di usulan, apakah nanti disetujui atau tidak,” kata Dian. 

Dian menjelaskan, usulan tersebut juga tidak serta-merta berarti seluruh sekolah di 235 desa dan kelurahan pasti mendapatkan pembangunan atau perbaikan toilet. 

Penentuan lokasi dan jumlah fasilitas yang akan diperbaiki masih bergantung pada hasil pembahasan anggaran. 

“Data kami siapkan, lokusnya, namun nanti tergantung hasil pembahasan,” ujarnya. 

Menurut Dian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah, yang telah masuk dalam basis data Dikpora. 

“Kami kemarin efisiensi karena keterbatasan anggaran, kan tidak bisa mengabulkan seluruh usulan yang di database kami sekolah rusak,” katanya. 

Dalam kondisi tersebut, perbaikan toilet menjadi salah satu pilihan intervensi fasilitas sekolah, yang dinilai masih memungkinkan dilakukan ketika rehabilitasi bangunan secara menyeluruh membutuhkan anggaran lebih besar. 

“Kalau masih ada anggaran dan memungkinkan, marilah kita perbaiki toiletnya dulu,” ujar Dian. 

Dian mengatakan, fasilitas sanitasi merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Perbaikan toilet juga mendukung penerapan konsep sekolah ramah anak. 

“Salah satunya itu untuk mendukung sekolah ramah anak,” katanya. 

Ia menambahkan, kondisi toilet sekolah yang masuk dalam pendataan Dikpora beragam, mulai dari kerusakan sedang hingga berat. 

“Macam-macam, ada yang sedang, ada yang berat, macam-macam semuanya,” ujarnya. 

Dian juga menjelaskan, upaya pemerataan lokasi bukan berarti kebutuhan setiap sekolah dianggap sama. Jumlah toilet yang dibutuhkan, tetap disesuaikan dengan jumlah siswa dan kondisi masing-masing sekolah. 

“Kalau kemarin itu diusahakan seperti itu, biar merata. Tergantung jumlah siswanya. Satu sekolah kan beda-beda,” katanya. 

Dian menyebut, terdapat perhitungan kebutuhan toilet berdasarkan jumlah siswa. Dalam perhitungan yang digunakan, satu toilet idealnya melayani sekitar 32 siswa. 

Menurut Dian, pilihan memperbaiki toilet juga mempertimbangkan besarnya biaya apabila pemerintah melakukan rehabilitasi bangunan sekolah secara keseluruhan. 

“Satu toilet itu 32 (siswa). Perhitungannya, idealnya 32. Kalau kami membangun rehab sekolah, kalau sekolah itu satu ruangan, otomatis semua harus direhab. Dari segi anggaran juga tidak memungkinkan,” ujarnya. 

Selain membutuhkan anggaran lebih besar, rehabilitasi bangunan sekolah juga membutuhkan proses pengadaan dan waktu pelaksanaan yang lebih panjang. 

“Dari segi pengadaan juga tidak memungkinkan, dari segi anggaran juga tidak memungkinkan,” kata Dian. 

Dengan demikian, usulan anggaran perbaikan toilet sekolah tersebut masih belum final. Dikpora telah menyiapkan data dan lokasi sekolah yang membutuhkan intervensi, sedangkan keputusan mengenai jumlah anggaran, lokasi, dan bentuk pekerjaan masih menunggu hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD. 

“Keputusan dikabulkan atau tidak tergantung pembahasan,” pungkas Dian.

 

 

Editor: Arief Sukaputra

 

Share:

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lentera.co.
Lentera.co.