SURABAYA (Lentera) – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifudin Zuhri atau Kaji Ipuk meminta pelaku usaha dan masyarakat tidak berlebihan merespons berbagai isu keamanan yang beredar menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Fenomena sejumlah pusat perbelanjaan yang memasang pagar tinggi dinilai sebagai bentuk kewaspadaan, tetapi jangan sampai berkembang menjadi kepanikan.
Kaji Ipuk mengatakan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan merupakan hal yang wajar. Namun, langkah antisipasi harus tetap dilakukan secara proporsional dan tidak menimbulkan keresahan baru di tengah masyarakat.
"Rasa takut boleh saja. Tapi Surabaya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi. Kami pastikan Surabaya tetap aman. Karena itu kami mengimbau para pelaku usaha jangan sampai paranoid," ujarnya, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, Surabaya memiliki modal sosial berupa toleransi, keramahan, dan semangat kebersamaan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga stabilitas keamanan Kota Pahlawan.
"Surabaya itu kota yang santun. Kita semua punya tanggung jawab menjaga kota ini bersama-sama," katanya.
Kaji Ipuk juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi mengenai potensi kerusuhan atau kekacauan yang beredar di media sosial, terutama jika informasi tersebut tidak disertai sumber yang jelas.
Ia meminta setiap informasi yang berpotensi memicu kepanikan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan.
"Kalau ada isu-isu yang berkembang akan terjadi keramaian atau kekisruhan, khususnya di Surabaya, jangan langsung dipercaya. Surabaya tetap aman," tuturnya.
Ia juga meminta masyarakat tidak menggeneralisasi kelompok tertentu sebagai ancaman keamanan. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban Surabaya.
"Kalau Bonek itu memang terkenal wani nekat, tapi mereka tidak akan merusak kampungnya sendiri. Tidak perlu khawatir. Di Surabaya tidak ada perbedaan, semua adalah bagian dari keluarga besar Surabaya yang menjaga kotanya bersama-sama," ungkapnya.
Di sisi lain, Kaji Ipuk menyoroti pemasangan pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan dari perspektif penataan kota. Menurutnya, kebutuhan keamanan harus tetap berjalan beriringan dengan estetika, tata ruang, dan ketentuan perizinan.
Ia mengatakan DPRD Surabaya bersama pemerintah kota akan mengkaji fenomena tersebut, termasuk penataan pagar di sejumlah kawasan kota.
"Nanti akan kami rancang bersama, termasuk di kawasan kota lama dan terkait pagar-pagar yang terlalu tinggi. Semua harus tetap memperhatikan penataan kota," katanya.
Kaji Ipuk menegaskan perubahan bentuk maupun struktur bangunan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme perizinan yang berlaku. Pemasangan pagar dengan ketinggian tertentu juga harus dilihat kesesuaiannya dengan tata ruang dan ketentuan bangunan.
"Kalau muncul pagar yang lebih tinggi, tentu harus ada perubahan izinnya. Harus dilihat apakah sesuai dengan tata ruang, estetika kota, dan ketentuan perizinan. Kalau tidak sesuai, tentu tidak akan mendapatkan izin," jelasnya.
Menurutnya, keamanan kota tidak bisa hanya mengandalkan pembatas fisik. Sistem keamanan, koordinasi antarpihak, komunikasi yang baik, serta kesadaran masyarakat dinilai jauh lebih penting untuk menciptakan rasa aman.
"Kalau hanya mengandalkan pagar tinggi, persoalan keamanan tidak akan selesai. Tapi kalau sistemnya baik, koordinasi berjalan, dan semua memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga Surabaya, maka keamanan itu akan tetap terwujud," pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
