SURABAYA (Lentera) - Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mengatakan fenomena iklim El Nino yang semakin menguat mulai dirasakan dampaknya di berbagai wilayah Jawa Timur. Untuk itu dia meminta Pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi petani dari dampak perubahan iklim, salah satunya dengan mengoptimalkan kembali program asuransi pertanian.
Anggota DPRD Jatim dari dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9 ini mengaku menerima banyak keluhan dari para petani di daerah pemilihannya yang kini kesulitan memperoleh pasokan air untuk mengairi sawah. Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi perhatian serius karena dampak kekeringan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di lima kabupaten tersebut.
“Dampak yang paling dirasakan saat ini adalah para petani yang masih menanam padi. Awalnya air masih cukup sehingga diperkirakan bisa mengantarkan tanaman sampai panen. Tetapi dalam perjalanannya hujan tidak turun dan debit air dari sungai maupun saluran irigasi menjadi sangat kecil,” ujar Agus, Rabu (29/7/2026).
Berdasarkan cerita yang diterimanya saat bertemu kelompok tani di daerah pemilihannya, banyak petani kini terpaksa mengandalkan air tanah menggunakan pompa berbahan bakar BBM maupun listrik agar tanaman padinya tetap hidup. Kondisi tersebut justru membuat biaya produksi melonjak tajam.
“Petani menyampaikan kepada kami bahwa mereka harus mengairi sawah menggunakan pompa air. Ada yang memakai BBM, ada juga yang menggunakan listrik. Akibatnya biaya produksi meningkat dan mereka mengalami kerugian,” kata legislator FPKS Jatim ini.
Bahkan, lanjut Agus, sebagian petani memilih membiarkan tanaman padinya mengering karena biaya penyelamatan dinilai lebih besar dibandingkan hasil panen yang akan diperoleh.
“Saya sempat bertemu dengan ketua kelompok tani. Mereka menyampaikan bahwa kalau mengairi sawah menggunakan pompa berbahan bakar BBM, kerugiannya bisa mencapai sekitar 80 persen. Ini tentu sangat memberatkan petani,” ungkapnya.
Dia menyebutkan dulu pernah ada program asuransi petani. Menurutnya program itu perlu dievaluasi dan diperkuat lagi agar benar-benar bisa melindungi petani ketika mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Selain sektor pertanian, Agus juga menyoroti mulai munculnya persoalan kekurangan air bersih di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial yang selama ini aktif menyalurkan bantuan air bersih.
“Daerah-daerah yang mengalami kekeringan untuk kebutuhan air bersih harus segera mendapat perhatian. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat agar distribusi bantuan air bersih dapat menjangkau warga yang membutuhkan,” pungkasnya.(*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
