JAKARTA (Lentera) -Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tengah memperingati 30 tahun Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, sebuah tragedi yang menjadi bentuk penindasan terhadap demokrasi. Pada momen ini, PDI-P mengingatkan para kader dan simpatisannya untuk tidak terlibat politik fitnah yang biasanya diramaikan oleh pendengung atau buzzer.
Larangan itu disampaikan melalui edaran surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P kepada para kader yang tersebar di Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Di samping itu, surat juga ditujukan kepada anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah yang menjadi kader ataupun yang diusung PDI-P.
Surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat bertanggal 24 Juli 2026 ini menginstruksikan enam poin. Salah satunya, larangan keras terlibat dalam aktivitas politik tidak beradab, seperti menjadi pendengung yang kerap menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, hingga pembunuhan karakter.
Surat tersebut menekankan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selalu menegaskan bahwa politik itu menyentuh keseluruhan aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, kritik politik yang disampaikan para kader dan simpatisan PDI-P harus berbasis data dan menggunakan argumentasi yang kuat.
Sebagai partai penyeimbang, para kader PDI-P diminta memberikan kritik yang diarahkan kepada kebijakan yang menyimpang, bukan serangan pribadi atau pendiskreditan personal. Politik juga harus diisi dengan hal-hal yang konstruktif bagi bangsa dan negara.
Maraknya pendengung ini juga pernah disentil Megawati di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026). Dia menyayangkan potensi generasi muda digunakan untuk menjelek-jelekkan orang lain hanya demi mencari uang tanpa memikirkan kemanusiaan.
Selain larangan buzzer, surat ini juga berisi lima poin instruksi lainnya. Pertama, meneguhkan watak politik kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Kedua, membumikan kebudayan dan menjadi pandu generasi muda. Ketiga, mengawal supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. Keempat, instruksi penyelenggaraan refleksi 27 Juli di daerah. Kemudian yang kelima terkait disiplin organisasi.
Berdasarkan surat tersebut, para kader PDI-P dilarang keras untuk mundur atau takut dalam menghadapi intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tragedi 27 Juli 1996 mengajarkan kesatupaduan pemimpin dan kekuatan arus bawah merupakan kekuatan moral dan sangat ampuh dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, kader PDI-P di jalur legislatif dan eksekutif wajib mengingatkan serta mengawal aparat kepolisian, TNI, dan intelijen negara agar tetap berada pada koridor konstitusional. Abdi negara ini seharusnya profesional, netral, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
Kesadaran kritis
Hasto Kristiyanto menyatakan, dalam tragedi Kudatuli ini, hegemoni kekuasaan bersama aparat negara berujung kepada munculnya kesadaran kritis rakyat dari kekuatan arus bawah. Namun, hal ini berujung kepada bencana kemanusiaan yang diikuti dengan penangkapan aktivis, penculikan, hingga penyiksaan.
”Kesemuanya demi merancang kebenaran versi kekuasaan. Kudatuli mencoba membunuh demokrasi dan mematikan masa depan. Sejarah mencatat bagaimana aroganisme kekuasaan itu dapat dikalahkan oleh keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, hingga kesemuanya melahirkan kebenaran,” kata Hasto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Otoritarianisme
Mengutip Kompas, campur tangan itu menggunakan tangan-tangan kekuasaan demi stabilitas politik sebab Megawati dan PDI adalah ancaman Pemilu 1997 sehingga harus dihancurleburkan dengan merekayasa konflik internal. ”Itulah ngerinya kekuasaan ketika otoritarianisme melanda,” kata Hasto.
Pemikir kebinekaan Sukidi Mulyadi juga menilai tragedi Kudatuli merupakan serangan brutal terhadap demokrasi. Meskipun tidak terulang di masa kini, dia melihat pola itu bisa dilihat dari penggunaan negara sebagai senjata politik untuk membungkam suara-suara kritis.
Dari Kudatuli, Sukidi juga melihat serangan otoritarianisme itu menyasar kemanusian yang dibunuh, dilukai, atau dihilangkan. Ini bekerja melalui politik ketakutan, teror, hingga intimidasi melalui represi yang korbannya adalah semua elemen masyarakat yang setia terhadap demokrasi.
”Otoritarianisme ditopang dengan militer, dan militerisme hadir pada masa silam sebagai bagian sentral dari kekuasaan otoriter Orde Baru. Hari ini, (militerisme) juga menjadi penopang utama bagian sentral dari otoritarianisme rezim itu sendiri,” kata Sukidi dalam diskusi yang diselenggarakan Teater Utan Kayu, Minggu (19/7/2026)*
Editor: Arifin BH
.jpg)
