Surabaya – Penggunaananggaran refocusing untuk percepatan penanganan Covid-19 provinsi Jawa Timursenilai Rp 2,384 triliun dipertanyakan transparansinya oleh DPRD Jatim. Sebab,sampai saat ini belum ada laporan yang jelas terkait dengan penggunaan anggarantersebut.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono mengatakan bahwaKomisi E sebagai mitra kerja dari beberapa OPD dan juga gugus tugas penangananCovid-19 mengaku belum menerima laporan jelas dari penggunaan anggaran itu. “Selamaini tidak ada laporan dan OPD yang jadi mitra, saya tanya ada yang sebagian OPDyang memang menjalankan refocusing dan ada yang tidak, pokoknya menyerahkankalau dipotong refocusing ya udah dipotong,” tandasnya saat ditemui di kantorDPRD Jatim, Rabu (9/9/2020).
Sedangkan, lanjutnya, bagi OPD yang menjalankan belanjaanggaran refocusing Covid-19 juga, sampai sekarang belum bisa menyampaikan uangtersebut untuk apa saja. Artono mengatakan, memangada beberapa bagian dalam timpenanganan Covid-19 ini. Diantaranya adalah dari dinas kesehatan, kemudianuntuk promotif dan preventif ada di BPBD Jatim, untuk kuratifnya ada di dr Joni Wahyuhadi.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini jugamenyebutkan bahwa sampai saat ini pihaknya baru menerima laporan dari DinasSosial bahwa penyaluran jarring pengaman sosial mencapai Rp 450 milyaran. “Ada750 ribu penerima, kalau kita total Rp 200.000 x 3 maka Rp 600.000, dan totalnya itu Rp 450 miliar, dan itu sudahjelas karena itu sudah terdata,” tandasnya.
Untuk diketahui refocusing anggaransebesar Rp 2,384 triliun itu diantaranya Rp 825,31 miliar digunakan untuk tindakankuratif, Rp 110,17 miliar untuk tindakan promotif dan preventif, Rp995,04 miliar untuk social safety net, serta Rp 454,26 miliar untukpemulihan ekonomi.
“Tidak tahu sisanya jaring pengaman itu dimana, dan untukrecoveri ekonomi belum punya data. Kita sudah memanggil semua dan anggaran inifokusnya ada di gugus tugas.,” katanya.
Disatu sisi, Artono juga memuji penanganan covid yang luarbiasanya. Tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten, kota juga luar biasabahkan swasta dan masyarakat juga benar benar memberikan bantuan berupa APD danlainnya dan nilainya juga besar dan masyarakat di desa, kabupaten, kota jugabegitu. “Termasuk ASN diwajibkan memotonggajinya untuk penanganan covid, jugabanyak dari kabupaten selain dari pusat dan provinsi juga punya anggaran untukitu,” pungkasnya. (ufi)
.jpg)
.jpg)
