Fraksi PKS Beri Catatan Kritis Pertanggungjawaban APBD 2025, Penurunan Laba BUMD hingga SiLPA Jadi Sorotan

SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Meski mengapresiasi capaian pembangunan dan keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-14 kalinya, PKS menilai masih terdapat sejumlah indikator pengelolaan keuangan daerah yang perlu dievaluasi, mulai dari anjloknya laba BUMD, rendahnya realisasi retribusi parkir, hingga tren penurunan serapan belanja daerah.

Pandangan umum Fraksi PKS tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (8/7/2026).

Di awal penyampaiannya, Bang Jo mengapresiasi berbagai capaian makro pembangunan Kota Surabaya selama 2025. Fraksi PKS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,87 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,84 persen, serta angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,56 persen.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-14 yang diraih secara berturut-turut.

"Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kota Surabaya sepanjang tahun 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 kali berturut-turut. Prestasi ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja seluruh pihak," ujar Bang Jo.

Namun, di balik capaian tersebut, PKS menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota.

Salah satu sorotan utama adalah turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bang Jo mengungkapkan, realisasi pendapatan dari sektor tersebut merosot dari sekitar Rp195 miliar pada APBD 2024 menjadi hanya Rp104 miliar pada APBD 2025.

Menurutnya, hampir seluruh BUMD gagal memenuhi target laba yang ditetapkan, kecuali PT SIER, PT YEKAPE Surabaya Perseroda, dan BPR SAU Perseroda. "Fraksi PKS meminta penjelasan mengapa capaian pendapatan dari bagian laba BUMD mengalami penurunan cukup tajam. Bahkan, selain PT SIER, PT YEKAPE Surabaya Perseroda, dan BPR SAU Perseroda, hampir seluruh BUMD tidak mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan," katanya.

PKS juga menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang hanya mencapai 34,40 persen dari target, serta retribusi tempat khusus parkir yang terealisasi 65,99 persen.

Bang Jo meminta pemerintah menjelaskan penyebab rendahnya capaian tersebut secara terbuka.

"Apakah rendahnya realisasi ini disebabkan oleh lemahnya manajemen, kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi, atau justru karena target yang sejak awal ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis? Hal ini perlu dijelaskan secara transparan," tegasnya.

Selain sisi pendapatan, Fraksi PKS turut menyoroti tren penurunan serapan belanja daerah. Realisasi belanja APBD Tahun 2025 tercatat sebesar 85,70 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 86,94 persen maupun tahun 2023 sebesar 88,19 persen.

Meski secara nominal nilai belanja meningkat sekitar 5,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya, Bang Jo menilai tren penurunan persentase serapan anggaran merupakan sinyal yang perlu diwaspadai.

"Bagi Fraksi PKS, kondisi ini menjadi warning atau lampu kuning. Artinya, masih ada persoalan dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan anggaran yang harus segera dievaluasi agar tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Karena itu, PKS meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih berada di bawah rata-rata.

"Kami berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap OPD yang tingkat serapan anggarannya masih rendah agar efektivitas belanja daerah semakin meningkat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," imbuhnya.

Fraksi PKS juga menaruh perhatian terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp516 miliar dan akan dibawa ke Perubahan APBD Tahun 2026. Menurut Bang Jo, besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembiayaan daerah.

"Besarnya SiLPA menunjukkan masih terdapat ruang yang perlu dievaluasi dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Karena itu, Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan daerah sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. (*)

Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi