SURABAYA (Lentera) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan rencana teknis pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) belum final.
"Belum ada keputusan soal itu, rapat terakhir dengan BGN masih membahas skenario kebijakan agar program berjalan sebaik-baiknya," kata Mu'ti di sela peresmian Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026) melansir tempo.
Ia menyatakan, salah satu keputusan yang baru berhasil disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri adalah soal perubahan kriteria target penerima MBG.
Pemerintah melalui BGN, kata dia, telah menetapkan bahwa fasilitas makanan gratis tersebut ke depan sudah tidak akan dibagikan secara merata untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. "Yang sudah diputuskan dalam rapat itu soal penerima makan bergizi gratis, nanti tidak semua anak dapat tetapi yang memerlukan saja," kata dia.
Mu'ti menyatakan dalam pelaksanaan program ini, kementeriannya memosisikan diri sebagai pihak penerima manfaat terbesar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya akan mengikuti arahan dan regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.
Hal tersebut disebabkan karena BGN yang bertindak sebagai pusat penggerak atau living center utama dari seluruh implementasi program itu di Indonesia.
"Program MBG ini dulu oleh Pak Presiden dimaksudkan untuk membangun generasi yang sehat secara fisik agar bebas dari stunting, sehingga diprioritaskan untuk yang paling membutuhkan," tutur Mu'ti.
Selain fokus pada aspek kesehatan fisik dan upaya pengentasan kasus stunting, Mu'ti menyatakan sekolah memiliki dimensi strategis yang sangat besar bagi penguatan aspek moral para siswa.
Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya menyebut jika opsi pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif untuk proyek MBG memungkinkan.
“Misalnya begini, di tempat terpencil misalnya Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119. Kan, enggak mungkin juga didirikan dapur. Tapi di situ ada kantin. Jadi bisa kantin itu digunakan,” ucap Nanik di Jakarta Senin, 8 Juni 2026.
Nanik mencontohkan fasilitas dapur umum di daerah terpencil yang dibangun melalui program CSR oleh PT Pertamina (Persero). “Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat, muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti ini. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” kata Nanik. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
