SURABAYA (Lentera) - Sebanyak 7.906 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Surabaya masih masuk dalam daftar antrean perbaikan. Meski Program Dandan Omah terus berjalan dan mampu memperbaiki ribuan rumah setiap tahun, besarnya kebutuhan membuat DPRD Surabaya mendorong percepatan penanganan melalui peningkatan anggaran dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi usulan yang masuk melalui berbagai jalur, mulai dari laporan RT/RW, aspirasi anggota dewan, hingga kanal pengaduan milik Pemkot Surabaya. Seluruh usulan itu masih harus melalui proses verifikasi sebelum dapat ditindaklanjuti.
Menurut Eri, Program Dandan Omah yang diluncurkan Pemkot Surabaya sejak 2021 telah berjalan cukup efektif. Setiap tahun rata-rata sekitar 2.000 rumah berhasil diperbaiki.
"Tahun ini target penanganan bahkan ditingkatkan menjadi 3.792 rumah, terdiri atas 2.240 unit yang dibiayai APBD dan sisanya berasal dari kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga zakat dan filantropi, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dikoordinasikan DPRKPP," kata Eri, Selasa (30/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pengurangan antrean rutilahu. Jika target tahun ini tercapai, jumlah rumah yang masih menunggu penanganan diperkirakan turun menjadi sekitar 4.114 unit.
Namun, jumlah tersebut tetap dinamis karena masih dimungkinkan munculnya usulan baru maupun kerusakan rumah akibat berbagai faktor, termasuk bencana.
Karena itu, Komisi C DPRD Surabaya mendorong Pemkot terus memperluas kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lembaga filantropi, hingga sektor swasta agar kapasitas penanganan semakin meningkat.
"Kalau APBD 2027 bisa mengalokasikan sekitar 2.500 unit, sisanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga filantropi maupun sektor swasta," ujar Eri.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah kendala administrasi di lapangan. Salah satunya adalah status kepemilikan lahan yang masih bersengketa sehingga proses perbaikan rumah belum dapat dilaksanakan.
"Ada kasus rumah yang sebenarnya sudah siap diperbaiki, bahkan material hampir dikirim. Tetapi karena status tanahnya masih disengketakan keluarga, akhirnya ditunda sambil menunggu proses mediasi selesai," ungkapnya.
Selain memperluas kolaborasi, DPRD juga akan mendorong peningkatan alokasi anggaran program rutilahu secara bertahap. Efisiensi juga diupayakan melalui skema kontrak payung pengadaan material agar biaya pembangunan lebih hemat dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Kristian Maharhandonomengatakan tidak seluruh 7.906 usulan dalam daftar antrean dapat langsung dikerjakan. Pemkot masih melakukan pemutakhiran dan verifikasi data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Verifikasi meliputi kondisi sosial ekonomi warga, status rumah dan lahan, tingkat kerusakan bangunan, hingga memastikan rumah benar-benar ditempati dan tidak sedang dalam sengketa.
"Kami harus memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi syarat dan memang menjadi prioritas penanganan," katanya.
Menurut Iman, tingginya jumlah antrean dipengaruhi besarnya kebutuhan perbaikan rumah warga, keberadaan usulan lama yang harus diverifikasi ulang, serta keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah setiap tahun dibandingkan jumlah kebutuhan yang ada.
Untuk mempercepat penanganan, DPRKPP terus melakukan pemutakhiran data, menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kondisi sosial ekonomi, mempercepat survei lapangan, serta memperluas kolaborasi dengan BAZNAS, yayasan sosial, CSR perusahaan, dan berbagai elemen masyarakat.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk menuntaskan seluruh antrean belum dapat dihitung secara pasti karena besaran bantuan setiap rumah berbeda-beda sesuai hasil survei lapangan.
"Program rutilahu bersifat stimulan. Kebutuhan setiap rumah tidak sama, sehingga perhitungan anggaran baru bisa dilakukan setelah seluruh data diverifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakannya," tutupnya.
Reporter: Amanah
.jpg)
