SURABAYA (Lentera) - Semangat warga Surabaya dalam memilah sampah melalui program Kampung Pancasila dinilai belum diimbangi dengan penyediaan ekosistem pengelolaan yang memadai. Akibatnya, upaya pemilahan sampah yang telah dilakukan masyarakat belum mampu memberikan manfaat ekonomi secara optimal.
Temuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, setelah menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di sejumlah kawasan permukiman. Salah satu keluhan datang dari warga RW 1 Kelurahan Simo Mulyo yang mengaku selama ini hanya menerima edukasi terkait pemilahan sampah tanpa dukungan fasilitas penampungan maupun pengolahan.
"Yang dikeluhkan warga bukan masalah mereka tidak mau memilah sampah. Mereka hanya tidak diberikan fasilitas untuk penampungannya. Kampung Pancasila sudah ada edukasi, tetapi fasilitas pendukungnya belum tersedia," kata Bahtiyar pada Lentera, Senin (22/6/2026).
Karena itu, Bahtiyar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berhenti pada aspek edukasi dalam program Kampung Pancasila. Menurutnya, penyediaan fasilitas, pendampingan teknis, hingga pembukaan akses pasar bagi hasil pengolahan sampah perlu menjadi satu kesatuan kebijakan.
"Kalau warga sudah mau memilah sampah, tugas pemerintah berikutnya adalah menyiapkan fasilitas dan menciptakan ekosistemnya. Sehingga sampah tidak lagi menjadi masalah, tetapi berubah menjadi sumber ekonomi baru bagi kampung-kampung di Surabaya," tegasnya.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pengelolaan sampah di tingkat kampung perlu ditingkatkan agar sampah yang telah dipilah tidak berhenti pada tahap penampungan, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual.
"Kalau hanya ditampung saja sangat eman (sayang). Harus ada pengelolaannya. Jangan sampai warga sudah memilah, tetapi akhirnya tidak ada manfaat ekonominya," ujarnya.
Bahtiyar mengusulkan skema pengelolaan sampah berbasis RW. Model tersebut dinilai lebih efektif karena memungkinkan keterlibatan aktif pengurus RT dan RW, sekaligus mempermudah proses pengawasan dan pendampingan.
"Kalau skopnya masih kecil di tingkat RW akan lebih mudah. Ada kolaborasi RT dan RW. Ketika kebutuhan sudah besar, baru bisa melibatkan satu kelurahan. Jadi pengelolaannya lebih sektoral dan jelas siapa yang bertanggung jawab," jelasnya.
Ia menilai potensi ekonomi dari sampah rumah tangga cukup besar apabila dikelola secara serius. Sampah plastik yang terkumpul dari satu kelurahan saja, kata dia, dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat.
"Kita tidak usah bicara mal atau pusat perbelanjaan yang sudah punya pihak ketiga. Kita bicara perkampungan. Bayangkan satu jenis sampah plastik saja dari satu kelurahan seperti Genteng, nilainya sudah besar," katanya.
Selain membuka peluang ekonomi, pengelolaan sampah dari sumbernya juga diyakini dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan sementara (TPS) maupun ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo. Langkah ini dinilai sejalan dengan kebijakan pengaturan jam buang sampah yang telah diterapkan Pemerintah Kota Surabaya.
"Semangatnya jangan sampai sampah terus menumpuk di TPS dan berakhir di TPA. Alangkah baiknya pengelolaan dilakukan sejak di bawah, sehingga selain mengurangi volume sampah, juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat," pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Santi
.jpg)
