Di Hadapan Aksi Ribuan Mahasiswa, Ketua DPRD Kota Malang Sepakat MBG Disetop dengan Catatan

MALANG (Lentera) - Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan sepakat menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026).

Namun, pernyataan yang disambut sorak riuh massa mahasiswa tersebut disertai catatan, yakni penghentian dimaksud hanya berlaku apabila program tersebut masih dijalankan dengan mekanisme yang dinilai tidak efektif, boros anggaran, dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya warga Kota Malang secara optimal.

"Intinya kami meminta maaf, sebagai perwakilan dari teman-teman semua. Kami juga sepakat untuk memberhentikan MBG dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang tidak bisa memfasilitasi masyarakat Kota Malang," ucapnya lantang.

Pernyataan tersebut sontak disambut sorak sorai dan tepuk tangan dari ribuan mahasiswa, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Universitas Brawijaya.

Amithya menilai, keresahan yang disampaikan mahasiswa merupakan refleksi dari kondisi yang juga dirasakan banyak kalangan, termasuk para anggota legislatif di daerah.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu lebih mendesak, agar Badan Gizi Nasional (BGN) yang menahkodai MBG, dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan serta penyaluran anggaran agar tidak menimbulkan pemborosan.

"Apabila memang secara mekanisme dan juga secara penyalurannya seperti ini, saya kira wajib untuk dievaluasi. Karena kalau masih tetap seperti ini pastinya akan banyak sekali ekses pembiayaan yang tidak diperlukan," katanya.

Amithya berpandangan, pemerintah dapat melakukan penyempurnaan melalui segmentasi penerima manfaat sehingga alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran.

Ia juga mengungkapkan, harapannya agar konsep pelaksanaan MBG dapat dievaluasi ke sistem dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen. Menurutnya, model tersebut akan lebih memberdayakan fasilitas yang telah dimiliki sekolah sekaligus berpotensi menekan biaya distribusi.

"Saat pertama kali mendengar program MBG ini, dalam bayangan saya semua dilokalisir di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang ada. Tetapi ternyata terpusat pada satu dapur untuk meng-cover beberapa sekolah. Harapan saya itu bisa kemudian dikembalikan menjadi school-based kitchen," ungkap perempuan yang akrab dengan sapaan Mia tersebut.

"Tetapi kami bisa merasakan tadi keresahan-keresahan yang dialami. Karena memang dalam beberapa bulan ini banyak yang terjadi. Mulai dari kenaikan BBM, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan lain sebagainya. Wajar kalau teman-teman yang akhirnya mewakili masyarakat, mereka merasa resah," imbuh Mia.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Malang langsung menyusun surat resmi yang berisi seluruh tuntutan massa aksi untuk dikirimkan kepada DPR RI. Langkah tersebut, menurut Mia, merupakan mekanisme yang selama ini dilakukan setiap kali menerima aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Tuntutan aksi hari ini untuk bisa kami kirimkan langsung ke DPR RI. Biasanya memang seperti itu. Karena bagaimanapun yang banyak dikritisi adalah kebijakan yang ada di pusat," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais