Hasil Reses DPRD Surabaya: Dulu Banyak Usulan Prasarana Jalan, Kini Bergeser pada Kebutuhan Mendasar

SURABAYA (Lentera)– Hail reses anggota DPRD Kota Surabaya tahun ini mengungkap perubahan tren aspirasi masyarakat. Jika selama ini usulan pembangunan infrastruktur kampung dan kebutuhan pendidikan mendominasi, kini persoalan lapangan kerja justru menjadi keluhan yang paling banyak disampaikan warga kepada para wakil rakyat.

Fathoni mengatakan, jika sebelumnya warga banyak mengusulkan pembangunan jalan kampung, saluran, dan penerangan, kini perhatian mulai bergeser pada kebutuhan yang lebih mendasar, yakni kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Temuan tersebut muncul dari hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan 50 anggota DPRD Kota Surabaya di seluruh daerah pemilihan.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan perubahan pola aspirasi tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika ekonomi dan pertumbuhan investasi di Kota Pahlawan.

"Hari ini ada fenomena baru yang kami temukan. Kalau dulu reses selalu didominasi usulan pembangunan infrastruktur pemukiman dan pendidikan, sekarang banyak anggota DPRD yang mendapatkan keluhan soal kebutuhan lapangan pekerjaan," ujar Fathoni dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas pembangunan kota. Pasalnya, persoalan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik, melainkan membutuhkan sinergi berbagai pihak.

Karena itu, DPRD Surabaya mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antar organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam merespons investasi yang masuk ke Surabaya.

Fathoni menilai masih terdapat ketidaksinkronan antara program pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Padahal, kebutuhan tenaga kerja sebenarnya dapat dipetakan sejak awal melalui data investasi yang masuk.

"Jangan sampai investasi yang tumbuh di sektor kafe, restoran, atau perhotelan, tetapi pelatihan yang disiapkan masih mekanik bengkel atau bidang yang tidak sesuai kebutuhan pasar kerja. Ini yang harus diperbaiki," tuturnya.

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, setiap investasi baru yang masuk seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, ketika ada pembangunan hotel, restoran, atau pusat usaha baru, informasi tersebut dapat dimanfaatkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk merancang program pelatihan yang relevan.

Dengan begitu, saat investasi mulai beroperasi, warga Surabaya telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan sehingga peluang kerja dapat lebih banyak diisi oleh tenaga kerja lokal.

"Yang harus dilakukan pemerintah bukan menunggu lowongan dibuka. Tetapi menyambut lebih dulu dengan menyiapkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan investasi yang akan masuk," jelasnya.

Ia menambahkan, konsep tersebut akan membuat program Balai Latihan Kerja (BLK) lebih efektif karena menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Sebagai contoh, jika investasi di sektor kafe dan restoran meningkat, maka pelatihan yang diberikan dapat berupa barista, tata boga, pelayanan restoran, maupun keterampilan hospitality lainnya. Sementara jika investasi bergerak di sektor manufaktur, maka jenis pelatihan juga harus disesuaikan.

"Output pelatihan harus berbanding lurus dengan kebutuhan pasar kerja. Kalau tidak, maka lulusan pelatihan tetap akan kesulitan terserap oleh dunia usaha," tambahnya.

Meski demikian, Fathoni menegaskan DPRD Surabaya tidak bermaksud membatasi masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi Jawa Timur, Surabaya tetap terbuka bagi siapa saja.

Namun, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan daya saing warga Surabaya agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tercipta di kotanya sendiri.

"Kami tidak berpikir secara primordial. Tetapi pemerintah wajib menyiapkan tenaga kerja Surabaya agar memiliki daya saing yang kuat sehingga bisa mengisi peluang kerja yang tercipta dari investasi yang masuk," katanya.

Selain persoalan ketenagakerjaan, DPRD Surabaya juga menemukan aspirasi terkait pemerataan pembangunan antarwilayah. Untuk itu, pimpinan DPRD meminta seluruh anggota dewan menyusun pokok-pokok pikiran (pokir) secara kolaboratif agar pembangunan tidak terpusat di kawasan tertentu saja.

"Jangan sampai ada kampung yang pembangunannya sangat pesat sementara kampung lain belum tersentuh. Pembangunan harus dirasakan seluruh warga Surabaya secara merata," tuturnya.

Seluruh hasil reses tersebut nantinya akan dihimpun menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kota Surabaya.

"Harapan kami, reses menjadi ruang dialog yang mampu menangkap kebutuhan riil masyarakat. Dari situlah pembangunan Kota Surabaya dapat berjalan lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan warga," pungkasnya.

Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH