JAKARTA (Lentera) - Pemerintah akan membangun sekitar 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026, sebagai upaya pemerataan pendidikan dengan memberikan akses bagi siswa berprestasi dari seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto penyelenggaraan sekolah unggulan tidak berasrama, lewat Sekolah Nasional Terintegrasi terus dikejar pendiriannya pada tahun ini.
"Tahun ini direncanakan kita akan bangun seratus Sekolah Nasional Terintegrasi dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026) mengutip Antara, Jumat (12/6/2026).
Dari target tersebut, rencananya lima sekolah akan dimulai di balai-balai yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Kemudian ada, satu yang di IKN (Ibu Kota Nusantara) dan kemudian sembilan yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi," kata Abdul Mu’ti.
Sekolah Nasional Terintegrasi, merupakan salah satu program pemerintah untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Sekolah itu menargetkan anak-anak berprestasi dari seluruh kelompok masyarakat secara inklusif.
Pembangunan Sekolah Terintegrasi direncanakan dilakukan melalui melalui dua pendekatan, yaitu pembangunan sekolah baru dan peningkatan sekolah yang ada saat ini.
Pembangunan sekolah baru berupa direncanakan dilakukan oleh pemerintah pusat dan melalui kerja sama dengan pihak swasta, dengan skema pembangunan oleh pihak swasta dan biaya operasional oleh pemerintah pusat.
Mendikdasmen dalam kesempatan itu juga menyampaikan, sudah melaporkan kemajuan revitalisasi sekolah untuk tahun ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan capaian perbaikan fasilitas sekolah pada 2025, telah menckup 16.167 satuan pendidikan sesuai dengan yang ditargetkan.
Pada tahun ini ditargetkan revitalisasi dilakukan terhadap total 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dibagi dalam 11.744 satuan pendidikan yang dikerjakan dengan anggaran Rp14 triliun yang sudah disetujui DPR RI dan rencana tambahan 60.000 satuan pendidikan.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
