SURABAYA (Lentera) – Kenaikan harga sejumlah bahan pangan di Jawa Timur menjadi sorotan DPRD Jawa Timur, Fraksi PDI Perjuangan menilai lonjakan harga yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi berbagai faktor, mulai kondisi politik global, tingginya permintaan pangan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga perubahan cuaca ekstrem yang berdampak pada hasil panen petani.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wiwin Sumrambah mengungkapkan kondisi geopolitik dunia turut memengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak pada biaya distribusi dan produksi pangan.
“Kenaikan berbagai kebutuhan bahan pangan ini disebabkan berbagai kondisi. Pertama kondisi politik global yang mempengaruhi harga BBM,” ungkap Wiwin, Sabtu (30/05/2026).
Selain itu, tingginya permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan program Makan BergiI Gratis melalui Dapur (SPPG) juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga di pasaran.
“Yang kedua permintaan bahan pangan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan SPPG,” katanya.
Faktor lainnya, adalah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kondisi cuaca yang tidak menentu berdampak langsung terhadap produksi pertanian dan hasil panen petani.
“Ketiga ini perubahan cuaca yang luar biasa sehingga mempengaruhi panen,” tambahnya.
Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur menunjukkan sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan harga selama Mei 2026.
Harga beras premium tercatat berada di kisaran Rp14.870 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp21.714 per liter, sedangkan daging sapi paha belakang mencapai Rp124.156 per kilogram. Sementara harga cabai dan minyak goreng menjadi komoditas yang mengalami fluktuasi cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi tahunan di Jawa Timur. Pada April 2026, inflasi tahunan Jawa Timur tercatat sebesar 2,85 persen dengan sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, tahu, tempe, dan tomat masih mengalami kenaikan harga.
Sebelumnya, BPS Jawa Timur mencatat inflasi Maret 2026 sebesar 0,39 persen yang dipicu kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama cabai dan daging.
Menghadapi kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
“Oleh karena itu kita harus bersiap untuk mencegah hal ini semakin luar biasa. Kami dari DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga,” tegas Wiwin.
Selain operasi pasar, pihaknya juga meminta pemerintah daerah memperluas bantuan bibit tanaman pangan kepada masyarakat, tidak hanya kepada petani.
“Kami juga mendorong Pemprov Jatim memberikan bantuan bibit bagi masyarakat, bukan hanya petani, sehingga mereka bisa menanam tanaman pangan sendiri,” ujarnya.
Menurut Anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut, penguatan ketahanan pangan harus dilakukan dari tingkat keluarga dan masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pasar.
Sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, PDI Perjuangan juga mengembangkan program Posko Pangan di Kabupaten Jombang. Melalui program tersebut, kader partai dan masyarakat menanam berbagai tanaman pangan alternatif pengganti beras.
“DPC PDI Perjuangan Jombang membangun Posko Pangan, di lahan tersebut kami menanam berbagai varian tanaman pokok pengganti beras. Tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan dan membantu kader,” katanya.
Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.
“Dalam situasi ekonomi yang cukup sulit ini, mereka bisa melakukan penghematan pengeluaran,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
.jpg)
