SURABAYA (Lentera) – DPRD Provinsi Jawa Timur memutuskan menghentikan sementara pelaksanaan program Sosialisasi Dewan (Sowan). Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf mengungkapkan, penghentian sementara dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran antara dana kedewanan dan Bantuan Partai Politik (Banpol).
“Dipending untuk bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan posisi Sosialisasi Dewan itu sendiri. Apakah itu tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang dilakukan oleh partai? Kita kan sudah ada tunjangan Banpol. Yang diundang itu siapa? Apakah masyarakat umum atau konstituen? Itu dipastikan dulu. Kalau konstituen, berarti menggunakan dana Banpol,” ungkap Musyafak, Jumat (29/05/2026).
Menurut Politisi PKB tersebit, kejelasan terkait sasaran kegiatan menjadi penting agar penggunaan anggaran negara tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Ia juga menyoroti status anggota DPRD yang tidak seluruhnya menjadi pengurus partai. Hal tersebut dinilai perlu diperjelas dalam kaitannya dengan penggunaan dana Banpol.
“Tidak semua anggota DPRD itu pengurus partai. Kan tidak bisa kalau program itu kemudian digunakan oleh yang bukan pengurus partai jika sumbernya dari Banpol. Kalau pengurus partai bisa. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipastikan dulu kedudukannya,” imbuhnya.
Musyafak menjelaskan, program Sowan merupakan penyesuaian nomenklatur dari program Wawasan Kebangsaan (Wasbang) serta Sosialisasi, Lokakarya, Seminar, dan Sarasehan (Solosemiran).
“Hakikatnya sebenarnya sama, cuma namanya saja disesuaikan dengan nomenklatur yang ada dalam Permendagri itu,” jelasnya.
Saat ini, DPRD Jatim masih menunggu saran dan pendapat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait kelanjutan program tersebut.
“Masih kita pending dulu sambil menunggu saran dan pendapat dari Mendagri terkait dengan itu,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
