SURABAYA (Lentera) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan dasar masyarakat dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, MH Rofiq, mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama 2025. Namun, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan strategis agar pembangunan ke depan lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Fraksi Partai Gerindra memandang LKPJ sebagai instrumen penting untuk melihat capaian, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memperkuat arah pembangunan daerah agar semakin memberi manfaat bagi masyarakat Jawa Timur,” ungkap Rofiq dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
Fraksi Gerindra menilai sejumlah indikator makro Jawa Timur menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur disebut berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, angka kemiskinan menurun, rasio gini membaik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan.
Kinerja pendapatan daerah juga dinilai cukup positif dan menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas pembangunan di berbagai sektor. Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan pelayanan dasar, kualitas pekerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja, hingga tata kelola anggaran daerah.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Gerindra menyampaikan 14 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya terkait pertumbuhan ekonomi yang dinilai harus lebih inklusif dan merata melalui peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja formal, penguatan UMKM, dan pemerataan aktivitas ekonomi antarwilayah.
Fraksi Gerindra juga meminta perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan seperti Madura, kawasan tapal kuda, wilayah selatan Jawa Timur, dan sejumlah kabupaten yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra mendorong perluasan akses pendidikan menengah, peningkatan daya tampung SMA dan SMK, serta penguatan mutu pembelajaran di seluruh wilayah.
“Pendidikan yang merata akan menjadi dasar penting bagi peningkatan daya saing Jawa Timur,” kata Rofiq.
Pada sektor kesehatan, Fraksi Gerindra meminta penguatan layanan promotif, preventif, dan kuratif, terutama dalam penanganan angka kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan kapasitas rumah sakit daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti persoalan ketenagakerjaan, investasi, tata kelola APBD, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan hidup, hingga penguatan peran BUMD dan pembangunan sosial.
Fraksi Gerindra berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat ditindaklanjuti secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Perubahan RKPD 2026, RKPD 2027, Perubahan APBD 2026, hingga APBD 2027 mendatang.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
