SURABAYA (Lentera) -Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh Surabaya sampai seluruh persyaratan kelayakan bangunan dan kesehatan sanitasi dipenuhi. Putusan itu menyusul adanya dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni usai memimpin hearing Komisi D DPRD Surabaya Rabu (13/5/2026) yang membahas insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa dari 13 sekolah penerima MBG.
“Tadi juga BGN sudah menyampaikan akan men-skors operasional SPPG ini sampai mereka memiliki kelayakan bangunan untuk menyediakan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat,” kata Fathoni.
Menurutnya, langkah penghentian sementara operasional juga sejalan dengan arahan Menteri HAM Natalius Pigai yang hadir dalam rapat tersebut.
“Pak Menteri HAM juga menyampaikan bahwa ini harus ditutup sementara operasionalisasinya karena jangan sampai peristiwa semacam ini mengganggu keberlanjutan program,” imbuhnya.
Fathoni turut meminta seluruh SPPG di Kota Surabaya melakukan evaluasi dan pengecekan menyeluruh terhadap sistem pengolahan makanan dan standar kebersihan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami berharap peristiwa di Kota Surabaya ini menjadi yang pertama dan terakhir dan tidak menimpa anak-anak kita di masa mendatang,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan dapur MBG, DPRD Surabaya juga meminta Badan Gizi Nasional memikirkan tenaga operasional khusus di sekolah. Fathoni menilai guru seharusnya tidak dibebani tugas tambahan membagikan maupun merapikan paket makanan MBG.
“Jangan sampai guru yang tugasnya mendidik itu kemudian waktu istirahatnya habis dipakai untuk membagikan paket makanan maupun merapikan paket makanan,” pungkasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah temuan Dinas Kesehatan menunjukkan adanya persoalan serius di dapur MBG, mulai dari saluran pembuangan yang dinilai berpotensi menimbulkan kontaminasi hingga proses pengolahan daging beku yang tidak sesuai standar keamanan pangan.
“Mulai dari saluran pembuangan yang berpotensi menimbulkan virus, kemudian proses pemrosesan daging beku itu mestinya menunggu minimal dua jam baru bisa diproses dan lain sebagainya,” jelasnya.
Meski demikian, Fathoni menegaskan DPRD Surabaya tetap mendukung keberlanjutan program MBG karena dinilai sebagai program strategis untuk pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Ia meminta agar dampak psikologis terhadap siswa penerima manfaat juga menjadi perhatian serius. Pihaknya juga mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melakukan pendampingan agar siswa tidak mengalami trauma pascakejadian.
“Kami berharap DP3A melakukan pendampingan agar tidak terjadi trauma di lingkungan siswa yang menerima manfaat MBG ini,” ujarnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
