SURABAYA (Lentera) -Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menyikapi kasus dugaan keracunan yang menimpa ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menegaskan program MBG tetap harus berjalan, namun evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan standar higienitas makanan wajib segera dilakukan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya akan mendorong Komisi D untuk segera menggelar hearing bersama pihak terkait guna membahas penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan MBG.
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Ipuk itu menyebut insiden yang menyebabkan sejumlah siswa mengalami muntah dan gangguan kesehatan menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, khususnya dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kalau melihat situasi sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali,” kata Ipuk, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, pengawasan makanan tidak cukup hanya memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau. Keamanan pangan, kata dia, juga harus mencakup standar higienitas, kualitas bahan makanan, hingga proses pengolahan dan distribusi.
“SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan,” ujarnya.
Ipuk mengingatkan, jika kejadian serupa kembali terulang maka dapat menimbulkan trauma bagi siswa maupun orang tua terhadap program MBG. Padahal program tersebut dinilai memiliki tujuan baik untuk pemenuhan gizi anak-anak.
“Kalau ini berulang, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi respons cepat tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan instansi terkait dalam menangani siswa yang mengalami keluhan kesehatan. Menurutnya, langkah cepat tersebut penting agar kondisi siswa tidak semakin memburuk.
“Nanti teman-teman di Komisi D akan kita dorong melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana ini bisa terjadi dan memastikan kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” ujar Ipuk.
Dalam hearing tersebut, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPPG, hingga unsur kesehatan guna membahas standar keamanan pangan, sistem distribusi makanan, serta langkah mitigasi ke depan.
Selain evaluasi teknis, DPRD juga meminta Dinas Kesehatan Surabaya memperkuat fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh sekolah sebagai langkah mitigasi cepat apabila terjadi kondisi darurat kesehatan.
“Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya penanganan awal. Maka UKS perlu diaktifkan dan diperkuat sebagai mitigasi keselamatan anak-anak,” tuturnya.
Tak hanya itu, Ia juga menyoroti dampak psikologis yang mungkin dialami siswa pascakejadian. Karena itu, pemerintah dan sekolah diminta memberikan edukasi sekaligus jaminan kepada siswa dan orang tua bahwa makanan yang dibagikan aman dikonsumsi.
“Harus ada edukasi dan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan itu sehat dan tidak akan menimbulkan keracunan kembali. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
