SURABAYA (Lentera) -Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, memaknai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 sebagai refleksi terhadap arah pendidikan nasional.
Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata. Tetapi, harus bergerak menuju pendidikan yang mampu “menyadarkan” manusia atas tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kebangsaan.
Sri Untari menegaskan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi perubahan besar. Krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya.
“Hardiknas harus menjadi momentum untuk menata ulang orientasi pendidikan kita. Anak-anak kita tidak cukup hanya pintar berhitung, menghafal teori, atau mahir menggunakan teknologi. Mereka harus tumbuh menjadi manusia yang sadar terhadap lingkungan, peka pada penderitaan masyarakat, dan memiliki komitmen kuat kepada bangsa serta negara,” ungkap Sri Untari, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu, pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada angka, ranking, dan kompetisi sempit berisiko melahirkan generasi individualistik. Padahal, Indonesia ke depan justru membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara karakter, tangguh menghadapi perubahan, namun tetap memiliki semangat gotong royong.
“Ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif. Bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial,” ujarnya.
Sri Untari mengatakan, Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jatim menjadi salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Karena itu, kualitas pendidikan di Jawa Timur harus didorong melampaui target administratif.
Ia menilai indikator keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari angka kelulusan, rerata nilai ujian, atau jumlah gedung sekolah baru. Yang lebih penting adalah sejauh mana lulusan pendidikan mampu hadir sebagai solusi di tengah masyarakat.
“Kalau sekolah menghasilkan lulusan yang cuek pada kemiskinan, tidak peduli kerusakan lingkungan, mudah terprovokasi hoaks, dan lemah nasionalisme, maka ada yang salah dalam proses pendidikan kita. Pendidikan sejati harus menghadirkan kesadaran,” tegasnya.
Hal tersebut relevan dengan tantangan sosial ekonomi yang sedang dihadapi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini pada Februari 2025 berada di angka 3,61 persen.
Lulusan SMK justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 5,87 persen, disusul lulusan universitas sebesar 5,60 persen. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan keterhubungan antara pendidikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan pasar kerja.
Kareta itu, Sri Untari menilai data tersebut harus dibaca lebih dalam. Menurutnya, persoalan bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan zaman.
Pendidikan, kata dia, terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi.
“Sekolah dan kampus jangan hanya melahirkan pencari pekerjaan. Mereka harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya,” terangnya.
Mantan Ketua Umum Dekopin itu juga menyoroti tantangan era digital yang membuat generasi muda hidup di tengah banjir informasi. Menurutnya, tanpa pendidikan karakter dan literasi kritis, anak muda rentan menjadi korban manipulasi opini, polarisasi politik, hingga budaya instan.
“Sekarang anak-anak kita sangat cepat menerima informasi, tetapi belum tentu cepat memverifikasi. Mereka akrab dengan gawai, tetapi belum tentu akrab dengan nilai kemanusiaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Untari mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktik sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguatan sejarah kebangsaan.
Menurutnya, siswa harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota. Dengan begitu, pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata.
“Anak-anak harus tahu bahwa ilmu yang mereka pelajari bukan sekadar untuk menjawab soal ujian, tetapi untuk menjawab persoalan hidup. Ketika mereka paham realitas rakyat, di situlah empati tumbuh,” katanya.
Ia menambahkan, guru memiliki peran sentral dalam agenda besar tersebut. Karena itu, kesejahteraan, kapasitas, dan martabat guru harus menjadi prioritas kebijakan.
“Tidak mungkin kita bicara generasi emas jika gurunya belum dimuliakan. Guru harus diberi ruang berkembang, dilatih menghadapi perubahan zaman, dan didukung penuh agar bisa mendidik dengan tenang dan bermutu,” tuturnya.
Sri Untari juga mengingatkan bahwa bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam dua dekade mendatang bisa menjadi berkah atau justru beban. Semua tergantung pada kualitas pendidikan hari ini.
Jika pendidikan gagal membentuk generasi tangguh dan produktif, maka bonus demografi hanya akan melahirkan pengangguran massal, ketimpangan baru, dan konflik sosial. Namun bila pendidikan berhasil, Indonesia akan memiliki kekuatan besar untuk menjadi negara maju.
“Bonus demografi tidak datang dua kali. Karena itu, pendidikan kita harus menyiapkan generasi yang kuat mentalnya, sehat pikirannya, terampil tangannya, dan luhur hatinya,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
