PALANGKA RAYA (Lentera) -Harga elpiji 3 kilogram bersubsidi pada tingkat pengecer di Kota Palangka Raya relatif tinggi, bahkan mencapai Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per tabung.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, karena semakin membebani masyarakat kecil. Ia menekankan jika harga elpiji subsidi seharusnya tetap terkendali sesuai ketentuan.
"Kami meminta pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengendalikan agar lonjakan harga di tingkat pengecer tidak terus terjadi," papar Ridha, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sementara itu, harga di pangkalan resmi masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp22 ribu per tabung, namun persoalan muncul di tingkat distribusi dari pangkalan ke pengecer.
Karena itu Ridha meminta Pemkot Palangka Raya bersama instansi terkait tidak hanya fokus pada pengawasan pangkalan, tetapi juga menelusuri rantai distribusi hingga ke pengecer.
“Pengawasan harus lebih ketat dan menyeluruh, jangan hanya di pangkalan, namun jalurnya sampai ke tangan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu ia mengusulkan dilakukan evaluasi sistem distribusi elpiji bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oknum yang ingin meraup keuntungan berlebih.
Selebihnya Ridha menekankan pentingnya pengawasan berkala disertai penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, terutama terkait penyelewengan distribusi.
Masyarakat pun diimbau untuk membeli elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi agar mendapatkan harga sesuai ketentuan, serta turut aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan.
"Masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika mengetahui ada harga tidak wajar atau dugaan penyelewengan, sehingga bisa cepat ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Reporter: Novita|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
.jpg)
